Wapres JK: Sektarian Agama Risiko Demokrasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal efek demokrasi yang disebut menyebabkan adanya sektarian keagamaan. Namun Indonesia tidak pernah berbicara soal antiagama, seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

"Banyak yang katakan bahwa kita ada masalah sektarian keagamaan. Itu memang risiko demokrasi. Tapi kalau kita lihat AS, lebih kejam lagi. Secara resmi, kita tak pernah bicara lagi soal antiagama. Tapi di AS justru bicara antiagama satu sama lain," kata JK.

JK menyampaikan itu dalam Kuliah Umum kepada Peserta PPRA LVI dan PPSA XXI Tahun 2017 Lemhannas RI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

"Jadi sebenarnya kita berada dalam posisi tidak terlalu jelek dibanding dengan sektarian yang terjadi di negara maju dan lainnya," sambungnya.

Karena itu, kepada peserta Lemhannas, JK meminta tetap menjaga stabilitas serta keseimbangan dengan keadilan dan pendidikan.

JK juga mengingatkan tujuan bersama adalah agar tercipta masyarakat adil dan makmur dengan membuka lapangan kerja serta memberikan pekerjaan yang baik untuk warga. Karena itu, masalah sosial, ekonomi, dan politik akan saling berkaitan.

"Semua saling berpengaruh. Apabila ekonomi kita jelek, pasti banyak orang kehilangan kerja. Timbul kemiskinan, kriminal. Apabila politik kita kacau, pasti orang tak berani investasi. Lapangan kerja menurun, kemiskinan terjadi. Semua tersambung satu sama lain," ujarnya. (tfq/idh)