"Saya sendiri cenderung untuk lebih meyakini kecurigaan yang terakhir di atas di mana kenaikan dana parpol ini justru bisa menjadi lahan bancakan baru dari parpol," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada detikcom, Minggu (27/8/2017) malam.
Lucius menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi jika tak ada perubahan sistem pengelolaan keuangan di partai politik. Sehingga dana parpol tersebut diselewengkan untuk kepentingan yang lain sehingga tak seusai dengan tujuan awal bantuan tersebut diberikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, dia berharap kenaikan dana parpol bisa dibarengi dengan perbaikan tata kelola parpol secara kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang terjamin pelaksanaannya. Sebab, Lucius menganggap jika tak ada keseriusan untuk membenahi tata kelola partai, bantuan sebesar apapun takan berdampak positif, apalagi untuk menghentikan praktik-praktik korupsi di partai politik.
"Jika bantuan dinaikkan tanpa ada upaya untuk membenahi secara serius budaya tata kelola partai, maka saya menduga bantuan dalam jumlah berapapun tetap tak punya manfaat atau dampak positif. Apalagi jika disebutkan bahwa kenaikan dana bantuan itu sanggup menghilangkan praktek korupsi di parpol, saya sangat sangsi. Apalagi jika disebutkan bahwa kenaikan dana bantuan itu sanggup menghilangkan praktik korupsi di parpol, saya sangat sanksi. Bagaimana bisa praktik korupsi tiba-tiba bisa dihilangkan dengan kenaikan dana bantuan itu jika budaya korupsi itu sendiri terus terpelihara?" kata dia.
Konfirmasi dari Sri Mulyani diungkapkan dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8) hari ini. Awalnya dana parpol Rp 108/suara sah, kini jadi Rp 1.000/suara sah.
Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
"Dalam surat Menteri Keuangan Kepada Mendagri telah ditetapkan usulan bantuan kepada Parpol yang dapat dipertimbangkan adalah Rp 1.000 per suara sah," kata Sri. (ibh/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini