Djarot Sebut Nomenklatur Lahan RPTRA Bisa Direvisi, Tapi...

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan soal rencana pencabutan anggaran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Djarot menilai soal nomenklatur masih bisa diperbaiki, namun pembangunannya tetap tahun depan.

"Bisa juga, cuma pembangunannya tidak bisa tahun ini, pembangunannya berarti tahun depan, tapi lahannya ada dulu," kata Djarot saat ditemui detikcom di Auditorium TVRI, Jl Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Penghapusan anggaran RPTRA itu muncul setelah ada kesalahan nomenklatur hingga kode rekening. Dia heran anggaran untuk RPTRA dihapus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejumlah pejabat terkait.

"Nah saya nggak tahu apakah Bappeda, atau Wali Kota atau BPAD menganggap bahwa itu tidak penting," kata dia.

Djarot memastikan pembangunan RPTRA batal karena kesalahan nomenklatur atau kode rekening. Ia mengaku fokus merampungkan pembangunan RPTRA yang belum selesai.

(Baca juga: Anggaran RPTRA Terancam Terhapus, Djarot: Itu Beneran atau Disengaja?)

"Iya dong, lahannya kan ada dulu, baru pembangunan tahun depan, makannya sekarang kami. Saya ini konsentrasi untuk menyelesaikan yang seratus, yang dari APBD kan sudah siap nih tambah 6 dari CSR," tutup Djarot. (dkp/dkp)