Cegah Provokasi SARA, Pemerintah Diminta Tingkatkan Literasi Digital

Jakarta - Anggota Komisi I DPR F-PKS Sukamta mengapresiasi langkah polisi mengungkap praktik provokasi SARA melalui media sosial oleh grup Saracen. Guna menghindari hal serupa, Sukamta mendesak pemerintah meningkatkan literasi digital ke masyarakat agar tak mudah tersulut provokasi.

"Perusahaan yang mengelola ujaran kebencian tumbuh berkembang (karena) masih rendahnya literasi digital di masyarakat," ujar Sukamta dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Sukamta, persoalan provokasi SARA di media sosial perlu ditangani lebih serius. Dia menyebut isu SARA di media sosial telah lama bergulir sebelum pengungkapan sindikat Saracen.

"Memang persoalan yang menjadi lebih serius dan akan sangat serius. Karena itu, kita perlu menangani ini dengan sistematis, terorganisir, rapi, dan profesional," jelas dia.

"Terkait SARA, sebetulnya sudah cukup lama. Sejak 2010, puncaknya Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014. Ini penggunanya luas, ada event kapan naik dan turun," papar Sukamta.

Menurut Sukamta, masih banyak sindikat serupa Saracen yang mesti diungkap. Peran pemerintah dan kepolisian harus dimaksimalkan agar masyarakat melek digital dan terhindar dari provokasi.

"Masih banyak organisasi sejenis yang akunnya lebih besar, terorganisir. Ini peran pemerintah bagaimana punya tanggung jawab agar masyarakat melek digital. Ini barang baru, budaya baru, pemerintahlah yang mengarahkan," sebut Sukamta. (gbr/idh)