.webp)
"Bila dilihat kebutuhan akselerasi percepatan pembangunan, memang wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi membutuhkan level Gubernur untuk berdampingan langsung dengan Gubernur DKI Jakarta menata Jabodetabek," ucap Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika ketika dihubungi, Jumat (25/8/2017).
"Tapi saat ini kan yang sudah selesai kajiannya dan pengajuannya sudah disampaikan itu Kabupaten Bogor Barat. Kalau Bogor Timur itu baru akan dilakukan kajian," sambung Ajat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya kita tidak dalam konteks menolak. Namun dari pada bicarakan pembentukan provinsi, lebih baik dahulukan yang prioritas. Apa itu prioritas, yaitu pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur. Saya kira ini bukan soal politik, ini soal kebutuhan. Agar bagaimana daerah itu bisa lebih cepat berkembang, ekonomi dan pembangunan lebih merata," kata Ade Ruhendi saat ditemui di Cibinong, Bogor.
"Justru yang lebih siap adalah pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Bogor Barat sudah sangat layak untuk jadi kabupaten," kata Ade menambahkan.
Sebelumnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono menyebut ada beberapa usulan pemekaran wilayah, salah satunya Bogor. Sumarsono yang biasa dipanggil Soni itu menyebut Bogor diusulkan lantaran alasannya sudah cukup padat penduduk.
"Untuk Bogor, karena penduduknya sangat padat, sudah ada 5 jutaan. Keyakinan dengan pemekaran akan lebih menjamin pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah," ujar Soni ketika dihubungi detikcom.
Selain Bogor, ada beberapa wilayah lain yang juga diusulkan untuk dimekarkan. Soni menyebut alasan usulan pemekaran wilayah lain itu juga kurang lebih berkaitan dengan layanan publik.
"Untuk daerah lain, umumnya karena alasan daya jangkauan yang lebih dekat sehingga pelayanan publik akan lebih mudah, terutama luar Jawa," kata Soni.
(dhn/fjp)
