Wakil Ketua DPRD DKI Tak Setuju Supeltas Digaji Pakai Dana CSR

Jakarta - Polisi mengusulkan agar sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) diberi honor dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik tidak setuju dengan usulan tersebut.

"Saya kira harus dikaji dulu, jangan jadi beban," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Baca juga: Ini Alasan Polisi Ingin Beri Honor ke Supeltas Pengatur Lalin

Taufik ingin bila nantinya Supeltas diberi honor, harus menggunakan dana APBD bukan CSR. Dia menyebut penggunaan CSR rawan akan penyalahgunaan.

"Sekarang ini saya kira mesti dipahami ke depan itu CSR itu semuanya dimasukin di APBD. Kalau mau ada bantuan CSR masukin ke APBD, ngapain ke kas daerah? Jangan kaya kemaren, kan buktinya banyak masalah itu," paparnya.

Wacana memberdayakan supeltas ini dilakukan, mengingat personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melakukan pengaturan lalin terbatas. Sementara spot kemacetan di Jakarta kian bertambah banyak.

"Saya sementara ini memberdayakan anggota Samsat untuk mengatur lalu lintas setiap pagi pukul 07.30-08.00 WIB, itu kami kerahkan ke lapangan untuk membantu mengurai kemacetan," Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Jumat (4/8).

Baca juga: Kadin akan Beri Honor untuk Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas

Dana untuk honor supeltas ini masih dipikirkan oleh pihak kepolisian. Polisi tidak memiliki anggaran khusus untuk membiayai Supeltas dan berencana bekerja sama dengan Pemprov DKI melalui dana CSR.

"Iya ini masih kami pikirkan, apakah dari dana CSR perusahaan atau lainnya," tuturnya.

(fdu/ams)