Jumat 25 Agustus 2017, 06:01 WIB
Bantah Keterlibatan Menteri, Dirjen Hubla: Pak Menteri Orang Baik
Dua orang ditahan KPK terkait OTT Dirjen Hubla Kemenhub (Grandyos Zafna MM/detikcom)
FOKUS BERITA:
Kasus Suap Dirjen Hubla
Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono menjadi tersangka penerima suap. Namun Tonny memastikan tidak ada duit yang mengalir pada rekan-rekan di instansinya, apalagi menteri.
"Nggak... nggak (terlibat)... Pak Menteri ini orang baik," ucap Tonny di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, saat akan dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Tonny ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017) kemarin. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya pernah juga melakukan kunjungan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Tonny memastikan kunjungan menteri tidak berkaitan dengan proyek.
"Pak Menteri nggak. Pak Menteri itu biasanya meninjau kinerja pelabuhan, bukan proyek," tegasnya.
Dari hasil penggeledahan tempat tinggal Tonny di mes perwira Dirjen Hubla, ditemukan 33 tas berisi duit Rp 18,9 miliar. Selain itu, dari 4 ATM, salah satunya tersisa duit Rp 1,174 miliar. Ia mengaku mengumpulkannya sejak 2016, tetapi tidak ingat dari mana saja asal uang tersebut.
"Saya tidak pernah detail dari mana atau proyek yang mana. Mereka datang mengucapkan terima kasih karena saya ajari, 'Kalian harus tender profesional ikutin admin teknis dan harga yang wajar dan termurah'. Mereka berhasil sebagai pemenang, akhirnya memberikan sesuatu, dan itu (akhirnya) salah," kata Tonny.
Sementara itu, sejauh ini kasus yang terjadi di Tanjung Emas dipastikan baru terkait perizinan. Soal asal duit yang mencapai puluhan miliar rupiah, KPK masih menelusuri kaitannya dengan proyek mana saja. Sebab, nominal sebesar itu tidak mungkin hanya diperoleh dari satu proyek.
"Ini sedang didalami sekarang (terkait kasus apa saja). Yang pasti, sementara informasinya masalah pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jumlahnya memang banyak, jadi nggak mungkin cuma satu, pasti ada dari beberapa kasus. Tapi ini masih dalam pengembangan oleh tim KPK," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya, Kamis (24/8).
(nif/dnu)
"Nggak... nggak (terlibat)... Pak Menteri ini orang baik," ucap Tonny di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, saat akan dibawa ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Tonny ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8/2017) kemarin. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya pernah juga melakukan kunjungan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Tonny memastikan kunjungan menteri tidak berkaitan dengan proyek.
"Pak Menteri nggak. Pak Menteri itu biasanya meninjau kinerja pelabuhan, bukan proyek," tegasnya.
Dari hasil penggeledahan tempat tinggal Tonny di mes perwira Dirjen Hubla, ditemukan 33 tas berisi duit Rp 18,9 miliar. Selain itu, dari 4 ATM, salah satunya tersisa duit Rp 1,174 miliar. Ia mengaku mengumpulkannya sejak 2016, tetapi tidak ingat dari mana saja asal uang tersebut.
"Saya tidak pernah detail dari mana atau proyek yang mana. Mereka datang mengucapkan terima kasih karena saya ajari, 'Kalian harus tender profesional ikutin admin teknis dan harga yang wajar dan termurah'. Mereka berhasil sebagai pemenang, akhirnya memberikan sesuatu, dan itu (akhirnya) salah," kata Tonny.
Sementara itu, sejauh ini kasus yang terjadi di Tanjung Emas dipastikan baru terkait perizinan. Soal asal duit yang mencapai puluhan miliar rupiah, KPK masih menelusuri kaitannya dengan proyek mana saja. Sebab, nominal sebesar itu tidak mungkin hanya diperoleh dari satu proyek.
"Ini sedang didalami sekarang (terkait kasus apa saja). Yang pasti, sementara informasinya masalah pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Jumlahnya memang banyak, jadi nggak mungkin cuma satu, pasti ada dari beberapa kasus. Tapi ini masih dalam pengembangan oleh tim KPK," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya, Kamis (24/8).
(nif/dnu)
