Jumat 25 Agustus 2017, 03:56 WIB
Dirjen Hubla Kemenhub Akui Terima Gratifikasi
Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono (Grandyos Zafna MM/detikcom)
FOKUS BERITA:
Kasus Suap Dirjen Hubla
Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono mengakui menerima gratifikasi. Hadiah itu disebutnya sebagai terima kasih atas tindakannya mencegah mafia di instansinya.
"Jadi gini, selama ini kan di Hubla kan banyak mafia untuk rekayasa evaluasi, kepada Dirjen, saya usahakan supaya rekayasa ini dihilangkan. Nah mungkin karena suasana baru itu, mereka ucapkan terima kasih ke saya. Terus kemudian kasih sesuatu ke saya. Tapi itu melanggar hukum. Karena itu merupakan gratifikasi," beber Antonius Tonny Budiono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017).
Aksi mafia ini disebut mempersulit ruang gerak kontraktor. Ada yang sengaja dibuat kalah dengan rekayasa elastis alias alasan yang dibuat-buat.
Contoh lainnya adalah pengurusan izin yng lumrahnya bisa diselesaikan sehari atau dua hari, namun justru diperlambat hingga berbulan-bulan. Tak jarang Tonny menghukum anak buahnya yang berlaku demikian.
"Saya berusaha menghilangkan budaya SMS, Senang Melihat orang Susah, Susah Melihat orang Senang. Kalau ada anak buah saya yang suka mempersulit customer pasti saya ganti," ucapnya.
Terkait hal ini, Tonny juga meminta maaf atas kekhilafannya. Dengan menerima gratifikasi, justru ia memberi contoh buruk. Tonny mengakui kekhilafannya.
"Itu kan untuk operasional saya, tapi itu melanggar peraturan. Jadi saya atas nama pribadi memohon maaf kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali kepada pengganti saya nanti," ungkap Tonny.
Tonny kemudian membantah adanya dugaan aliran duit ke pihak lain di lembaganya. Ia memastikan duit yang diterima tidak ada kaitan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Nggak ada (uang untuk menteri), itu fitnah. (Ini saya lakukan) Tanpa sepengetahuan menteri. Tanggung jawab pribadi saya," tegas Tonny.
(nif/dnu)
"Jadi gini, selama ini kan di Hubla kan banyak mafia untuk rekayasa evaluasi, kepada Dirjen, saya usahakan supaya rekayasa ini dihilangkan. Nah mungkin karena suasana baru itu, mereka ucapkan terima kasih ke saya. Terus kemudian kasih sesuatu ke saya. Tapi itu melanggar hukum. Karena itu merupakan gratifikasi," beber Antonius Tonny Budiono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017).
Aksi mafia ini disebut mempersulit ruang gerak kontraktor. Ada yang sengaja dibuat kalah dengan rekayasa elastis alias alasan yang dibuat-buat.
Contoh lainnya adalah pengurusan izin yng lumrahnya bisa diselesaikan sehari atau dua hari, namun justru diperlambat hingga berbulan-bulan. Tak jarang Tonny menghukum anak buahnya yang berlaku demikian.
"Saya berusaha menghilangkan budaya SMS, Senang Melihat orang Susah, Susah Melihat orang Senang. Kalau ada anak buah saya yang suka mempersulit customer pasti saya ganti," ucapnya.
Terkait hal ini, Tonny juga meminta maaf atas kekhilafannya. Dengan menerima gratifikasi, justru ia memberi contoh buruk. Tonny mengakui kekhilafannya.
"Itu kan untuk operasional saya, tapi itu melanggar peraturan. Jadi saya atas nama pribadi memohon maaf kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali kepada pengganti saya nanti," ungkap Tonny.
Tonny kemudian membantah adanya dugaan aliran duit ke pihak lain di lembaganya. Ia memastikan duit yang diterima tidak ada kaitan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Nggak ada (uang untuk menteri), itu fitnah. (Ini saya lakukan) Tanpa sepengetahuan menteri. Tanggung jawab pribadi saya," tegas Tonny.
(nif/dnu)
