.webp)
Fadli Zon, yang menjabat Wakil Ketua DPR, mengatakan Tim Pengawas Haji DPR menemukan sejumlah hal yang tak masuk akal. Salah satu temuan terkait penukaran uang.
"Saya kira cukup fatal mengapa jemaah tak dikasih pecahan SAR (Saudi Arabian riyal) yang kecil, SAR 100, tapi dikasih SAR 500. Mungkin ada oknum memanfaatkan penukaran uang dari SAR 500 jadi SAR 420," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta Menteri Agama untuk diusut (praktik rentenir), kok bisa terjadi praktik seperti ini dan Menag tak tahu ini terjadi di embarkasi (asrama haji) dan tempat lain," kata Fadli.
Selain soal penukaran uang, tim DPR menyoroti soal makanan untuk jemaah haji Indonesia. Banyak yang mengeluhkan soal konsumsi di Tanah Suci.
"Kalau tempat itu tak ada restoran atau makanan, disediakan katering tambahan atau semacam itu," tutur Fadli.
Lebih lanjut Fadli juga mencatat banyak hal positif yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan haji tahun ini. Namun sejumlah temuan tadi perlu jadi catatan untuk pemerintah.
"Saya garis bawahi memang ada peningkatan transportasi, penginapan kualitasnya, dan sebagainya, tapi ada juga lift tidak memadai dengan jumlah besar sehingga terjadi antrean panjang. Ada juga rasio kamar 4, (malah ada yang (isi) 5, 7, padahal seharusnya itu sudah di dalam pagu biaya. Ini kita sampaikan termasuk ke Menag," ungkap Fadli.
Fadli kemudian mengusulkan supaya ada Kementerian Haji di Indonesia. Selama ini urusan haji di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Agama.
"Saya kira itu haji ini kan yang besar. Kalau saya sependapat kita perlu ada menteri urusan haji. Ini melibatkan 250 ribu orang, ke depan 300 ribu orang dan itu terus-menerus setiap tahun, ada melibatkan angka besar karena di situ salah satu urusan haji," ujar Fadli. (gbr/bag)
