PPP Minta 'Mahar' Pilkada, PDIP: Kalau Kami Urunan

Jakarta - DPW PPP Jawa Timur meminta 'mahar' sebesar Rp 35 juta bagi orang yang hendak mendaftar di Pilgub Jatim 2018. Apakah PDIP menerapkan aturan yang sama terkait mahar pilkada ini?

"Ndak ada (mahar politik)," ucap Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasannudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Baca juga: Soal Mahar Politik, PAN: Itu Khianati Proses Demokrasi!

Meski demikian, TB menyebut partainya menerapkan aturan urunan bagi para pendaftar pilkada. Besaran urunan pun relatif.

"Ya ini saja, kami hanya minta urunan untuk survei. Kalau yang daftar itu 13 orang satu kabupaten, survei biaya Rp 130 juta ya dibagi 13, Rp 10 juta (tiap pendaftar)," jelas dia.

TB Hasanuddin dengan tegas mengatakan PDIP tak menerapkan mahar pilkada.

"Minum-makan selama fit and proper test ditanggung DPD," ucapnya.

Baca juga: Bantah Ada Mahar Pilkada, PPP: Ketua DPW Jatim Slip of Tongue

DPW PPP Jawa Timur mensyaratkan uang mahar Rp 35 juta bagi bakal calon yang akan mendaftar untuk Pilgub Jatim 2018. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi lalu menjelaskan uang tersebut bukan untuk mahar, melainkan untuk biaya administrasi.

"Itu bukan mahar, tapi biaya administrasi pengambilan formulir yang untuk kebutuhan teknis, seperti penggandaan materi, biaya pelaksanaan mukerwil atau rapimwil," kata pria yang akrab disapa Awiek itu ketika dihubungi detikcom, Rabu (23/8) malam. (gbr/tor)