DetikNews
Kamis 24 Agustus 2017, 15:15 WIB

Simposium Maritim di Bali Juga Bahas Laut China Selatan

Prins David Saut - detikNews
Simposium Maritim di Bali Juga Bahas Laut China Selatan Foto: Menko Polhukam Wiranto. (Agung Pambudhy)
Badung - Masalah Laut China Selatan mulai surut setelah China menandatangani Code of Conduct dengan negara-negara yang turut bersengketa. Menko Polhukam Wiranto menyatakan simposium para perwira tinggi angkatan laut dari 43 negara juga akan membahas masa depan Laut China Selatan.

"Kalau kawasan Laut China Selatan, Indonesia sudah ada pendirian dan selalu pada posisi mendorong penyelesaian negara-negara yang terlibat secara damai," kata Wiranto di Inaya Putri Bali, Benoa, Badung, Bali, Kamis (24/8/2017).

Menurut Wiranto, Indonesia telah menyambut baik Code of Conduct yang disepakati. Walau demikian, Indonesia menyarankan negara-negara yang terlibat masalah Laut China Selatan untuk tidak pamer kekuatan militer di wilayah tersebut.

"Jangan ada satu ekspos kegiatan pameran kekuatan yang bisa menyebabkan konflik lebih tajam. Kami senang China sudah setuju bersama negara-negara yang terlibat untuk perbaharui Code of Conduct mengenai penyelesaian Laut China Selatan secara damai," ujar Wiranto.

Acara 3rd International Maritime Security Symposium (IMSS) 2017, yang dihadiri 11 perwira tinggi setingkat KSAL dari 11 negara, juga akan membahas isu Laut China Selatan. Sehingga, Wiranto berharap ada pembicaraan solutif terkait wilayah perairan di utara Indonesia itu.

"Nanti akan dibicarakan di sini (IMSS) tapi yang pasti semangat (penyelesaian secara damai) itu akan menjiwai simposium," ucap Wiranto.

KSAL Ajak Ciptakan Ketertiban Laut

Kepala Satuan Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan simposium itu melibatkan angkatan laut dari 43 negara. Acara ini untuk menggalakan ketertiban di laut.

"Tema ketertiban di laut itu tema yang kami ajak ciptakan tertib di laut bagi semua pengguna," kata Ade usai acara 3rd International Maritime Security Symposium (IMSS) 2017 di Inaya Putri Bali, Badung, Bali, Kamis (24/8).

Ia mencontohkan wilayah Laut China Selatan yang berkaitan dengan kebebasan navigasi. Kemudian masalah teritorial seperti zona tangkap eksklusif atau laut lepas juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Laut ada wilayah hukum sendiri yang implementasinya berbeda. Oleh sebab itu, kami berbagi dan jangan sampai beda pendapat dengan masalah yang sama," ujar Ade.

Pertemuan bilateral dilakukan antara Indonesia dengan 8 negara lainnya yang diwakilkan oleh perwira tinggi setingkat KSAL. Salah satunya adalah angkatan laut Timor Leste yang meminta kerja sama dengan TNI AL.

"Kami bertemu Australia, Bangladesh dan Timor Leste. Timor Leste, mereka sudah 10 tahun ingin kerjasama dengan TNI AL. Ini harus kami akomodasi, tentunya sesuai pertimbangan politik berkaitan kerjasama negara lain, walaupun dulunya bagian negara kita," ucap Ade.

Terkait isu keamanan laut, TNI AL berencana memperkuat kerjasama regional dengan angkatan laut negara-negara tetangga. Hal ini karena luas wilayah yang sebagian besar adalah laut membuat Indonesia menjadi negara unik dan rentan kejahatan internasional lintas laut.

"Wilayah Indonesia luas, tidak ada negara unik dan kompleks seperti Indonesia, semua bisa lewat dari mana saja. Oleh karena itu, kerja sama antarangkatan laut dan informasi harus dikembangkan. Unsur patroli harus seimbang, juga dibangun sinergi dengan kementerian dan instansi lain seperti Polri, Bakamla, KKP, untuk menyaring, mempertahankan," ujar Ade.
(vid/idh)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed