Soal Mahar Politik, PAN: Itu Khianati Proses Demokrasi!

Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menganggap proses mahar politik adalah pengkhianatan demokrasi. Ia dengan tegas menyampaikan, di PAN, tidak pernah ada soal mahar politik itu.

"Kalau disimplifikasikan oleh mahar politik, menurut saya, itu sudah mengkhianati proses demokrasi kita! Karena apa pun one man one vote one value, tidak ada one man, one vote, one value, one mahar, nggak ada," ujar Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Taufik memastikan, di PAN, sejak awal berdiri, tidak pernah ada mahar politik. Namun ia menyebut ada komitmen membangun daerah dan tetap mengingat konstituen masing-masing untuk bakal calon pilgub.

"Saya ini ya ikut PAN sejak lahir sejak '98 insyaallah tidak pernah ada yang namanya mahar politik ataupun hal-hal yang terkait dengan komitmen yang berupa uang di PAN yang ada ya komitmen bangun daerah," jelasnya.

Ia mengatakan PAN sejak dulu akan menindak tegas oknum yang bermain soal mahar politik. Apalagi ada sosok Amien Rais, hukuman terburuknya akan dipecat jika melakukan hal itu.

"Saya tahu betul, apalagi pada saat saya sebagai sekjen 2010-2015, itu sama sekali yang terkait dengan hal-hal pilkada, apalagi sekarang, berhubungan dengan pilkada serentak," terangnya.

"Kita sangat sekali melarang, apalagi Amien Rais di situ semua pasti kalau ada seperti itu langsung pasti dipecat itu. Kalau ada oknum ya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, DPW PPP Jawa Timur membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk Pilgub Jatim 2018. Setiap bakal calon yang akan mendaftar diwajibkan menyetor uang mahar Rp 35 juta.

"Jadi kita membuka pendaftaran ini dengan mahar Rp 35 juta dan ini yang paling murah," ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa' Noer di kantor DPW PPP, Jalan Kendangsari, Surabaya, Rabu (23/8).

Uang tersebut harus disetorkan bakal calon saat mengambil formulir pendaftaran. "Bukan pada saat mengembalikan pendaftaran," katanya. (lkw/bag)