Tata Pemukiman, Pemkot Semarang Gandeng Kementerian PUPR

Jakarta - Kota Semarang banyak diminati masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini berdampak pada padatnya pemukiman di kota tersebut.

"Untuk itu kami berupaya menata pemukiman bukan semata-mata mengenai bangunannya saja, tetapi juga tentang masyarakat di dalamnya. Semua pihak harus terlibat antara lain pemerintah, pengusaha, pewarta dan penduduk itu sendiri," ujar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) dalam keterangan tertulis dari Pemkot Semarang, Kamis (24/8/2017).

Hendrar mengatakan itu dalam Seminar Nasional dengan tema 'Rumah Layak dan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap' yang dilakukan di Kampus Undip Tembalang, Rabu (23/8/2017).

Hendi selaku salah satu pembicara dalam seminar tersebut bersama Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian PUPR, dan Direktur Utama Bank BRI, memaparkan sejumlah solusi alternatif penataan pemukiman di Kota Semarang melalui pola partisipatif.

Untuk itu pihaknya memberi solusi berupa tiga upaya, yaitu revitalisasi, fasilitasi, dan persuasi. Selama ini orang nomor satu di Kota Semarang itu telah merevitalisasi sejumlah kampung kumuh menjadi pemukiman yang layak melalui program kampung tematik seperti Kampung Seni, Kampung Jawi, Kampung Bandeng, Kampung Batik, serta Kampung Pelangi yang sempat viral dan bahkan menjadi sorotan dunia.

Ke depan, Hendi rencananya akan menargetkan membenahi 11 ribu unit rumah tidak layak huni. Selain itu ada pula upaya fasilitas yang dilakukan Hendi dengan memberika 2.125 unit hunian vertikal atau rusunawa dengan biaya murah di Bandarharjo, Pekunden, Plamongan, Kaligawe, Karangroto, serta Kudu dan juga kredit murah andalan Pemerintah Kota Semarang, berupa Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa) sebagai modal usaha bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Upaya yang terakhir yaitu persuasi dengan menawarkan kepada masyarakat sejumlah hunian murah sederhana.

Saat ini, lanjut Hendi, pola pembiayaan kredit kepemilikan perumahan dengan bunga ringan telah banyak ditawarkan oleh perbankan. Pemkot Semarang berupaya agar tersosialisasi dengan baik.

"Tapi bagaimana masyarakat agar bisa memiliki rumah yang sehat dan layak. Kami memiliki program bedah rumah tidak layak huni, serta penyediaan 6 rusunawa yang dapat menampung 2.125 KK," tutur Hendi.

Sementara terkait tidak adanya pengembang yang menyediakan rumah murah bersubsidi, Hendi mengatakan, kondisi infrastruktur di Kota Semarang ini kian meningkat sehingga harga tanah menjadi naik.

"Akibatnya banyak pengembang yang sulit mendapatkan tanah dengan harga murah. Solusinya dari bank membeli tanah dan membangun rumah murah kemudian meminta support pemerintah kota," pungkasnya.

(nwy/ega)