Fahri Usul Pansus KPK Panggil Jokowi, PD Tak Mau Ikut-ikutan

Jakarta - Partai Demokrat (PD) tegas menolak keberadaan Pansus Hak Angket KPK. Karena itu, PD ogah bertanggung jawab atas apa pun hasil rekomendasi Pansus Angket KPK nantinya.

"PD tak di dalamnya, PD tak bertanggung jawab. Yang jelas, PD tetap tak setuju adanya Pansus Angket KPK. PD masih mempunyai keputusan dengan ada Pansus itu akan memperlemah KPK," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan Pansus KPK memanggil Presiden Joko Widodo. Fahri juga menyebut Jokowi sebaiknya mengeluarkan Perppu agar mempercepat revisi UU 30/2002 tentang KPK. PD tetap pada pendirian, yakni tak mau ikut campur.

"Kita ketahui Demokrat tetap konsisten dari awal, Demokrat tak menyetujui adanya Pansus Angket KPK. Segala keputusan yang ada di dalam Pansus Angket KPK, PD tak bertanggung jawab. Apakah berupa putusan atau hal lain, Demokrat tak di dalam, tak bertanggung jawab putusan angket KPK," cetus dia.

Menurut Agus, Jokowi sebaiknya fokus pada janji kampanyenya soal memperkuat KPK. Penyidik KPK, seperti janji Jokowi, harus diperkuat, termasuk di sisi anggaran.

"Anggaran di daerah, KPK ingin membuat cabang di provinsi, tentu itu diperkuat, itu janji Presiden. Apa yang di Pansus KPK, PD tak bertanggung jawab, tak ada di dalamnya," tegas dia. (gbr/bag)