DetikNews
Rabu 23 Agustus 2017, 22:21 WIB

Izinkan Samsu Umar Dilantik Jadi Bupati Buton, Hakim: Jangan Selfie

Aditya Mardiastuti - detikNews
Izinkan Samsu Umar Dilantik Jadi Bupati Buton, Hakim: Jangan Selfie Samsu Umar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Samsu Umar Abdul Samiun mendapat izin dari majelis hakim untuk menghadiri pelantikan dirinya menjadi Bupati Buton. Namun terdakwa kasus sengketa Pilkada Buton 2011 itu dilarang untuk berselfie ria.

"Jadi hanya pelantikan ya, tidak boleh selfie-selfie. Karena selfie-selfie bukan bagian dari pelantikan," kata ketua Majelis hakim Ibnu Basuki di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

"Siap," jawab Samsu.

Sebelumnya, Samsu Umar mendapat izin selama 1 hari keluar dari tahanan untuk menghadiri pelantikan tersebut. Hakim berpendapat pada pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggungjawab perawatan tahanan, maka Samsu Umar bisa diberikan keringanan tersebut.

Kemudian majelis hakim juga mengacu pada pasal 164 ayat (6) UU Nomor 10/2016, bahwa calon bupati/calon walikota atau calon wakil bupati/walikota yang ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan tetap dilantik ketika dipilih.

"Menimbang bahwa tetap dilantiknya terdakwa Samsu Umar, karena memperhatikan asas praduga tidak bersalah. Sampai pada putusan perkara berkekuatan hukum tetap," kata Ibnu.

Selain itu pertimbangan lokasi pelantikan di Gedung Kementerian Dalam Negeri dianggap dekat dari tempat Samsu ditahan. Namun, majelis hakim juga memberikan sejumlah syarat bagi Samsu saat pelantikan di antaranya memerintahkan terdakwa tetap dikawal.

"Memerintahkan kepada pihak Kemendagri agar memerintahkan kepada KPK berikan pengawalan kepada terdakwa Samsu Umar," kata Ibnu.

Samsu didakwa menyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada tahun 2011. Suap itu diberikan agar Samsu menang dalam Pilkada Kabupaten Buton.

Dia diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(dhn/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed