Saat Golkar Tersandera Status Novanto

Jakarta - Status tersangka yang disematkan KPK kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto membuat kader beringin ketar-ketir. Maklum, predikat tersebut diberikan di saat 'injury time', ketika Golkar dan partai-partai lain bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Hanya berselang beberapa menit sejak Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, elite Partai Golkar langsung merapatkan barisan. Mereka datang ke rumah Novanto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk memberikan dukungan moral.

Setelah itu, elite Partai Golkar berembuk untuk membahas segala kemungkinan menyangkut nasib partai menghadapi pilkada serentak dan Pemilu 2019. Ada beberapa skenario yang disimulasikan.

Pertama, Novanto mundur dari jabatan ketua umum, lalu ditunjuk seorang pelaksana tugas. Sejumlah nama disebut layak menjadi Plt Ketum Golkar, seperti Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid. Pelaksana tugas itu nanti berwenang menandatangani pencalonan seorang kandidat dalam pilkada ataupun Pemilu 2019.

Namun skenario pertama itu terbentur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. "Karena masa jabatan seorang Plt hanya 3 bulan. Setelah itu mau bagaimana," kata seorang petinggi Partai Golkar saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/8/2017).

Lalu dibahaslah skenario kedua, yakni Novanto mundur dan digelar munaslub untuk pemilihan ketua umum baru. Skenario ini sesuai dengan dorongan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), yang dimotori Ahmad Doli Kurnia.

Ahmad Doli keras menyerukan agar dilakukan pemilihan Ketum Golkar baru sejak Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, untuk menyelamatkan Golkar, terutama dalam konsolidasi menghadapi agenda politik ke depan, seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019, tak ada pilihan selain Novanto mundur dari Ketum Golkar.

Manuver Doli mendapat dukungan dari Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto. Salah satu putri kinasih mantan Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto itu mendukung agar Novanto mundur dari jabatan Ketum Golkar.

Setelah Novanto mundur, akan dilakukan pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru. "Tentu di dalam aturan partai, pemilihan itu harus melalui munas atau munaslub," kata Ahmad Doli.

Sayang, skenario untuk digelarnya Munaslub Golkar tak mendapat dukungan dari DPD I dan DPD II, juga elite di tingkat DPP. Pada Minggu, 23 Juli lalu, 34 DPD I Golkar se-Indonesia hadir dalam silaturahmi dengan DPP di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menyebut kehadiran DPD I tersebut merupakan bukti bahwa kader Golkar saat ini dalam
keadaan solid. "Golkar se-Indonesia solid mendukung kepemimpinan Ketum (Novanto). Itu dibuktikan dengan pertemuan silaturahmi DPP dengan 34 DPD tanggal 23 Juli di Sultan," kata Yahya. (erd/jat)