Bahas Pilkada, Komisi II DPR Kritik Aturan Bawaslu soal e-KTP

Jakarta - Komisi II DPR rapat bersama Bawaslu RI membahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang pemutakhiran data pemilih Pilkada 2018. Komisi II DPR mengkritik Perbawaslu yang dianggap tak mendorong penggunaan e-KTP untuk mendata pemilih.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebut Pilkada 2018 seharusnya ditargetkan menggunakan e-KTP 100 persen. Namun, Perbawaslu ini hanya menyinggung sedikit soal e-KTP.

"Perbawaslu saya kira belum, hanya ada satu ayat berkenaan e-KTP termasuk prosedur yang digunakan masih manual dan panjang. Banyak sekali, termasuk syarat yang diteliti, harusnya disesuaikan UU Pemilu. Padahal, di UU Pemilu hanya ada 5 yang diteliti berkenaan daftar pemilih," ujar Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Selain itu, Lukman menambahkan Perbawaslu ini tak menggambarkan bagaimana cara Bawaslu mengecek keaslian e-KTP untuk Pilkada 2018. Bawaslu harus memperbaiki aturan ini.

"Harus ada gambaran jelas hubungan KPU, Peraturan Bawaslu, dengan pemerintah. Mengecek keaslian e-KTP," tegasnya.

"Sudah harus ada tergambar lah," imbuh dia. (gbr/dkp)