DetikNews
Selasa 22 Agustus 2017, 20:46 WIB

Diperiksa KPK, Wali Kota Malang Akui Setujui Proyek Jembatan

Faiq Hidayat - detikNews
Diperiksa KPK, Wali Kota Malang Akui Setujui Proyek Jembatan Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Wali Kota Malang Moch Anton mengaku mengetahui pembahasan anggaran proyek jembatan Kedungkandang di DPRD Malang. Meski begitu, dia tidak mengikuti proses pengadaan proyek jembatan tersebut.

"Di dalam penganggaran memang kita lakukan, jadi memang kita lakukan penganggarannya. Namun pelaksanaannya memang tidak saya jalankan karena masih dalam proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian," kata Anton setelah diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Anton mengatakan seharusnya proses pengadaan proyek tersebut menunggu kepastian hukum polisi. Apalagi proses pengadaan tidak ada seleksi perusahaan sebagai pemenang tender.

"Kan di situ saya sebutkan belum ada yang namanya seleksi pengadaan barang dan jasa. Dari mulai proses penganggaran berlangsung sambil menunggu proses di kepolisian itu memang tidak terjadi adanya proses seleksi. Jadi belum ada satu pun PT yang melakukan itu," kata Anton.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Malang Moch Arief Wicaksono mengaku ditanya penyidik soal pembahasan APBD Perubahan di DPRD Malang. Namun ia tidak ditanya mengenai proses proyek jembatan tersebut.

"Perubahan APBD saja. Nggak ada itu jembatan. Jembatan itu sesuai dengan mekanisme yang ada saja," kata Arief.

Menurut Arief, pembahasan anggaran proyek jembatan itu hasil kesepakatan dengan pemda Kota Malang. Namun ia menyatakan anggaran untuk proyek jembatan dalam APBD Perubahan Malang dibatalkan.

"Itu kan hasil reses teman-teman. Habis itu, kita anggarkan, akhirnya nota kesepakatan berdua sama eksekutif sehingga sudah nggak dianggarkan, akhirnya nggak dilakukan, dibatalkan," kata Arief.

Dalam kasus ini, Moch Arief Wicaksono diumumkan sebagai tersangka pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan pada Jumat (11/8). Dia disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

Sementara itu, dalam kasus kedua, Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisaris PT EMK. Suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.
(fai/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed