DetikNews
Selasa 22 Agustus 2017, 17:32 WIB

Jurus Pemkot Semarang Cegah Korupsi

Niken Widya Yunita - detikNews
Jurus Pemkot Semarang Cegah Korupsi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan pentingnya pemahaman tentang upaya pencegahan korupsi. (Dok. Pemkot Semarang)
Jakarta - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan pentingnya pemahaman upaya pencegahan korupsi. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang menjadi perhatian dan keprihatinan khusus bagi Hendi.

Ke depan, dia menginginkan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya di Kota Semarang.

"Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu," ungkap Hendi dalam keterangan tertulis dari Pemkot Semarang, Selasa (22/8/2017).

Hendi mengatakan itu dalam acara 'Monev Tim Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Periode 1' di Semarang, hari ini. Acara tersebut juga diikuti sekretaris daerah kota atau kabupaten eks karesidenan Semarang, seperti Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Demak.

Dengan adanya tim saber pungli, yang gencar memberantas tindak pidana korupsi ataupun OTT, golongan tidak mau tahu pun semakin berkurang.

"Permasalahannya sekarang adalah golongan tidak tahu yang justru berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak. Parahnya, golongan tidak tahu inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan tidak mau yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan," imbuh Hendi.

Ke depan, Hendi menginginkan semakin banyak jajarannya yang paham dan menghindari tindak pidana korupsi. Hendi mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK ataupun tim saber pungli yang harapannya semakin menurunkan angka kasus korupsi dan jerat hukum pidana.

Upaya serius pemkot dalam pencegahan korupsi juga terlihat dari penyelenggaraan Workshop Bisnis Berintegritas, yang mengangkat tema 'Peran Pemerintah Kota Semarang dan Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi' yang digelar di Semarang. Workshop ini digelar dengan merujuk catatan KPK bahwa sektor swasta menempati peringkat pertama keterlibatan dalam kasus korupsi yang ditangani selama kurun 2004-2016.

Sejumlah langkah nyata telah dilakukan Pemkot untuk mengurangi korupsi sektor bisnis, antara lain dengan mendorong beberapa program, seperti transparansi pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau https://lpse.semarangkota.go.id/eproc/, pengelolaan pengaduan dengan 'Lapor Hendi', keterbukaan informasi informasi melalui portal https://semarangkota.go.id/, serta transparansi dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan https://dpmptsp.semarangkota.go.id/.

Hasilnya, Hendi mampu membawa Kota Semarang naik pesat dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi. Pada 2010, dari 50 kota besar yang disurvei, Kota Semarang berada di urutan ke-25 dengan skor 5,0, jauh di bawah kota lainnya. Namun, pada 2015, dari 11 kota besar yang disurvei, Semarang menduduki peringkat ketiga dengan skor 60.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada 7.000-8.000 kasus aduan korupsi se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 100 kasus per tahun yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK.

"Ini adalah PR berat. Bila hanya ditangani KPK, maka sampai kapan pun tak akan selesai. Karenanya, diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah, perbaikan proses pengadaan barang-jasa, penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta perizinan hingga pengawalan dana desa," ungkap Alex.

Alex juga menekankan pentingnya penguatan jajaran inspektorat sebagai pengawas internal. Tak hanya itu, membangun whistle blower di setiap daerah juga dapat menjadi langkah konkret pencegahan korupsi. Bila terintegrasi dengan KPK, keberadaan whistle blower pada 500 pemda se-Indonesia akan semakin baik.
(nwy/ega)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed