Kandasnya Wacana Proyek Apartemen Anggota DPR

Jakarta - DPR sempat mewacanakan pembangunan apartemen untuk anggota dewan di lahan bekas Taman Ria Senayan. Setelah menuai polemik, wacana ini akhirnya kandas.

Rencana ini awalnya dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga bertindak sebagai ketua tim pengkajian. Wacana ini muncul seiring usulan penambahan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian uangnya akan digunakan untuk pembangunan apartemen yang masuk dalam proyek penataan kawasan parlemen.

Alasan Fahri mengusulkan pembangunan apartemen untuk anggota DPR di Taman Ria lantaran lokasinya yang berdekatan dengan gedung DPR sehingga para anggota dewan bisa lebih dekat dengan kantornya. Apartemen itu nantinya akan menggantikan perumahan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami.

(Baca juga: Ini Fraksi yang Tolak Pembangunan Apartemen DPR)

Seiring jalannya waktu, suara-suara penolakan pembangunan apartemen untuk anggota DPR bermunculan. Mereka yang menolak adalah fraksi PKB, NasDem, PPP dan PAN. Bahkan, PAN mengatakan sudah tak layak lagi jika wacana ini terus digulirkan.

"Bagi Fraksi PAN sudah tidak layak kata-kata apartemen itu. Karena pasti disandingkan dengan hal-hal yang mewah, santai, dan bukan berpihak kepada rakyat, oleh karena itu kami tolak keras," ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Kini, wacana tersebut kandas sudah. Salah satu pertimbangan tidak melanjutkan rencana pembangunan apartemen anggota DPR karena menuai pro dan kontra.

(Baca juga: Akhirnya! Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan)

Ketua DPR Setya Novanto juga sudah berbicara panjang-lebar dengan Fahri. Novanto mengatakan, DPR akan tetap memakai kawasan Kalibata dan Ulujami sebagai tempat tinggal.

(Baca juga: Proyek Apartemen DPR Dibatalkan, Fahri: Karena Orang Sedunia Ribut)

"Karena saat ini sudah ada rumah dinas anggota DPR di Ulujami dan Kalibata. Kalau nanti dibangun apartemen, harus ada proses pengembalian dan lain sebagainya, prosesnya rumit. Jadi diputuskan dipakai saja yang sudah ada," kata Novanto kepada wartawan, Selasa (22/8/2017). (dkp/tor)