Djarot akan Bangun SLB di Tiap Kecamatan Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap semua anak-anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan. Djarot meminta Dinas Pendidikan menyediakan satu sekolah luar biasa (SLB) di setiap kecamatan.

"Saya sampaikan bahwa semua anak-anak di Jakarta harus bersekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus, termasuk sekolah inklusi, dan saya perintahkan bahwa ke depan kami harus bangun di masing-masing wilayah kecamatan, kami bangun satu SLB," kata Djarot seusai penandatangan kerja sama dengan Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Djarot berharap pembangunan SLB di tiap kecamatan terealisasi pada 2018. (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)

Djarot berharap Pemprov dapat merealisasi hal tersebut pada 2018. Dia menyebut pengadaan SLB bisa menggunakan gedung sekolah yang telah mengalami penggabungan.

"Kalau perlu, diajukan 2018. Caranya gampang, kami bisa mengalihfungsikan gedung-gedung yang di-regrouping. Kemudian kami alihkan menjadi sekolah luar biasa. Paling tidak satu kecamatan satu sekolah," tuturnya.

Djarot mengakui saat ini masih kekurangan SLB negeri di Jakarta. Dia berharap, dengan kebijakan satu SLB di tiap kecamatan, itu akan menambah 44 sekolah baru. "SLB ada 8, itu kurang SLB negerinya. SLB swasta banyak ya. SLB negeri kami akan perbanyak, jadi 44 kalau di tiap kecamatan satu. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan ini beberapa sekolah juga menyediakan kelas berkebutuhan khusus," jelasnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini juga menunggu pengajuan dari YPAC untuk pengadaan bus bagi siswa berkebutuhan khusus. Pihaknya mengatakan akan menggunakan bus TransJakarta Care terlebih dahulu untuk melayani siswa berkebutuhan khusus.

"Kami memang punya TransJakarta Care, sebagai bus pengumpan feeder bus. Mungkin beberapa bisa kita pinjam terlebih dahulu untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus," paparnya.

Djarot berjanji semua siswa yang tidak mampu mendapatkan KJP. Dia berharap semua anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak. "Saya juga minta Kepala Disdik untuk mendata mereka semua yang tingkat ekonominya prasejahtera. Yang tidak mampu harus dipastikan mendapatkan KJP," pungkasnya. (fdu/aan)