Pleidoi Patrialis: Merasa Hancur dan Tunggu Maaf KPK di Akhirat

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 22 Agu 2017 09:20 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar membacakan pembelaan diri atau pledoi dalam kasus korupsi permohonan uji materi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia menyebut kasus ini membuat nama baiknya hancur dan telah merugikan dirinya. Dalam kasus tersebut, Patrialis dituntut 12,5 tahun penjara oleh KPK.

"Saya dituntut melakukan kesalahan menerima uang USD 10 ribu dan Rp 4.043.195, namun ancaman hukumannya sangat tinggi sekali, tidak manusiawi dan sangat berlebihan, bahkan menunjukkan sikap yang arogan, yakni 12,5 tahun, dan saya menyatakan keberatan serta menolak tuntutan tersebut, termasuk membayar uang pengganti dan denda," ucap Patrialis dalam pledoinya di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/8).

Bagi Patrialis, OTT yang dilakukan KPK pada 25 Januari 2017 tidak seharusnya dilakukan. Tanpa dipanggil, dia langsung dibawa KPK dan terkesan ditangkap bersama seorang perempuan.

"Seharusnya apabila ada indikasi saya melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya saya dipanggil secara patut, apalagi KPK memiliki fungsi preventif," katanya.

"Hebatnya malam itu saya sedang berlima orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus pidana yang dituduhkan ke saya, akan tetapi KPK hanya membawa satu orang saja sehingga seakan-akan saya tertangkap dengan seorang wanita. Luar biasa fitnah yang dilontarkan KPK," sambungnya.

Patrialis merasa tidak mungkin dirinya mengorbankan karir sebagai hakim dengan terjerat kasus korupsi. Dia telah berkarir 20 tahun menjadi hakim.

"Sungguh Yang Mulia, apabila saya dituduhkan menerima uang USD 10 ribu dan biaya makan Rp 4.043.195 hanya untuk mempengaruhi putusan yang mana pada kenyataannya putusan tersebut tidak terpengaruh dan juga tidak bisa dipengaruhi, maka hal itu sangatlah tidak benar dan masuk akal," sambungnya.

Dia juga membantah menerima janji Rp 2 miliar dari Basuki dan Ng Fenny. Dia kembali merasa menjadi korban dalam kasus ini karena baik Basuki dan Ng Fenny serta Kamaludin tak pernah mengkonfirmasi soal pemberian uang.

"Yang menyatakan kesanggupan Basuki Hariman hanyalah keterangan Kamaludin sendiri tanpa diikuti oleh alat bukti lainnya, sedangkan petunjuk rekaman pembicaraan antara Patrialias Akbar dengan Kamaludin tidak ada sama sekali bicara uang. Petunjuk yang disampaikan JPU malah membuktikan bahwa Patrialis Akbar tidak bisa membantu Basuki Hariman, sehingga mana mungkin bisa mempengaruhi putusan Judicial review apalagi JPU mengaitkan dengan jasa Lukas dengan Rp 2 miliar itu hanyalah asumsi JPU," katanya

Patrialis merasa dirugikan atas kasus ini. Tak hanya dia, keluarganya pun mengalami merasa terganggu. KPK sudah menghancurkan nama baik dirinya sebagai hakim selama 20 tahun. Dia pun menanti permintaan maaf KPK di akhirat.

"Mereka sedih karena menyaksikan saya dizalimi dengan suatu kekuasaan yang sewenang-wenang namun berselimutkan atas nama hukum, mungkin keadaan ini lebih sadis dibandingkan dengan penjajahan yang memiliki rasa kemanusiaan, keberhasilan KPK menghabisi karir, reputasi, harkat martabat dan nama baik saya sudah berhasil. Saya menunggu di akhirat permintaan maaf mereka," paparnya.

Dia menyebut adanya kekhilafan atas bocoran draft putusan uji materi dikarenakan kedekatannya dengan Kamaludin. Terkait pelanggaran kode etik itu, Patrialis mengaku mengundurkan diri sebagai hakim MK.

"Perihal adanya kekhilafan, keterlanjutan diketahuinya draft putusan MK oleh Kamaludin semata-mata karena rasa kedekatan sata kepada Kamaludin yang tidak ada hubungannya dengan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan perkara judicial review di MK. Sehingga kekhilafan saya ini dialah kekhilafan yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik," katanya.

Dalam pleidoi, Patrialis juga menyebut jaksa penuntut umum (JPU) KPK memutarbalikkan fakta terkait dengan pemberian uang dan pembayaran apartemen kepada Anggita Eka Putri. Patrialis menyebut apartemen itu belum dilunasi karena dia keburu tersangkut kasus di KPK.

"JPU masih mendalilkan bahwa setelah saya terima uang USD 10 ribu dari Kamaludin tanggal 23 Desember 2016, lalu saya memberikan uang itu kepada Anggita Putri sejumlah USD 500," kata Patrialis.

Patrialis menyebut, dalam sidang, Anggita mengaku memberikan uang satu minggu sebelum umrah pada 25 Desember 2016. Sedangkan Kamaludin membayar utang pada 23 Desember 2016. Dia juga merasa tidak bertemu dengan Anggita sejak 23-25 Desember 2016.

"Memang pemutarbalikan fakta oleh JPU kebangetan. Jadi kalau saya berikan uang saya kepada siapa pun atau diberikan apa pun kepada siapa pun adalah hak saya, tidak ada urusan dengan JPU," tegasnya. (aik/nkn)