BURT DPR Terinspirasi Sistem Akses dan Luas Ruangan BPK

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan perbandingan dengan Gedung Nusantara I. Setelah berkeliling gedung BPK, Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Gedung DPR.

"Keamanan, tidak bisa akses tanpa kartu. Jadi tamu itu tidak bisa ke semua tempat tapi ke tempat tertentu. Selain itu, di ruang kepala BPK. Tidak boleh dimasuki dan bawa HP saja tidak bisa," ucap Anton Kepada wartawan di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017).

Dia membandingkan dengan gedung DPR yang mudah diakses oleh setiap orang. "Di situ aturannya sangat ketat, tapi kalau di DPR siapa saja bisa masuk," ujar Anton.

Anton juga membandingkan ruang kerja DPR dengan BPK. Baginya, ruang kerja BPK lebih baik daripada DPR.

"Biar masyarakat tahu, beginilah bandingan kamar dan kapasitas ruangan. Karena disini sudah sesuai dengan standar. Eselon satu itu hampir 117 meter. Dengan staf dan kenyamanannya," ucap Anton.

Anton ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa gedung DPR sudah tidak nyaman. Gedung DPR dianggap sudah jauh tertinggal dan tidak sesuai dengan peraturan.

"Biar masyarakat tahu bahwa tidak sesuai dengan perpes 73 tahun 2011 tentang (Pembangunan Bangunan Gedung Negara)," ucap Anton.

Bagi Anton, Gedung Nusantara 1 awalnya dibuat untuk 800 orang. Sekarang sudah kelebihan kapasitas.

"Di DPR sudah over capacity, Gedung Nusantara 1, saat itu dibangun untuk 800 orang dan udah 500 orang rata-rata lalu lalang," kata Anton. (aik/nvl)