Kunjungi Gedung MK dan BPK, BURT DPR Tiru Sistem Keamanan

Jakarta - DPR akan meniru berbagai fasilitas dan sistem pengamanan yang ada di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan gedung DPR saat ini telah kelebihan kapasitas dan kondisinya memprihatinkan.

"Ya kita lihat luasnya, fasilitasnya, dan pengamanannya," ujar Anton usai meninjau MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017).

Rombongan BURT terinspirasi dengan sistem pengamanan yang ada di MK dan BPK. Hal ini baik diterapkan di gedung DPR yang sistem keamanannya jauh tertinggal dengan gedung DPR di negara tetangga.

"Tadi yang saya lihat dari BPK pertama kali sistem pengamanannya. Tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.

Anton mencontohkan keamanan di gedung DPR Bangladesh yang jauh lebih baik dari gedung DPR RI. "Walaupun itu kantor DPR Bangladesh yang masih jauh ketimbang kita, mereka 3 kali di screening untuk bisa masuk ke ruangan anggota DPR atau ke komplek DPR," tambahnya.

Menurutnya setiap orang saat ini dapat dengan mudah masuk ke kompleks DPR tanpa pengamanan yang ketat. Untuk itu gedung BPK memiliki sistem pengamanan yang baik ditiru.

"Yang kita tiru dari MK adalah serba ruangannya, dining roomnya ada, ruangan tamunya ada, kamar mandinya ada. Saya rasa itu kebutuhan yang wajar," sebutnya.

Anton pun mengeluhkan kondisi gedung DPR yang saat ini menurut pandangan sudah memprihatinkan. Gedung DPR saat ini juga sudah kelebihan kapasitas dan mengalami kerusakan. Bahkan menurutnya fasilitas kamar mandi yang ada saja sudah tidak cukup untuk anggota dewan dan stafnya.

"Tadi pagi sudah ada media melihat ke kamar anggota DPR, satu lantai bisa 40-50 anggota. Dengan stafnya bisa 300 anggota. Kamar mandi saja kita harus ngantri. Bahkan anak-anak saya kalau saya bawa ke kamar kerja saya tidak mau lagi," ucap Anton.

Anton meminta Kementerian PUPR untuk kembali melakukan assessment gedung DPR untuk kemudian mengambil langkah perbaikan. Ia menegaskan permintaan DPR soal gedung baru itu merupakan hal yang memang krusial.

"Jadi kita meminta gedung yang baru itu itu adalah kebutuhan yang realitas bukan kebutuhan yang dibuat-buat saja. Karena anggota itu maunya nyaman tinggal di kamarnya, nyaman menerima tamu di kamarnya dan nyaman bekerja di kamarnya," pungkasnya. (hld/nvl)