Bandingkan Gedung, BURT DPR Sambangi BPK dan MK

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). BURT hendak membandingkan fasilitas gedung yang dikunjungi dengan gedung milik DPR.

Rombongan yang dipimpin Ketua BURT Anton Sihombing pertama kali mengunjungi gedung BPK di Jl Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017). Mereka langsung disambut Sekjen BPK, Hendar Ristriawan.

Rombongan dari BURT harus menempelkan kartu akses sebelum mengelilingi gedung BPK. Hal itulah yang dianggap layak deterapkan di gedung DPR agar tidak semua orang bisa keluar masuk.

"Yang saya kagum kartu khusus, berarti keamanan dan kenyamanan terjamin. Ini pantas kita tiru," ucap Anton.

Rombongan dari BURT harus menempelkan kartu akses sebelum mengelilingi gedung BPK (Foto: Arief/detikcom).

Anton mengunjungi beberapa ruangan seperti ruang Kepala Biro Umum dan ruang rapat. Di sana Anton curhat masalah gedung DPR yang sudah kelebihan kapasitas.

"Gedung Nusantara I itu dulu dibangun untuk 800 orang, sekarang yang sudah ada 5000 orang rata-rata lalu lalang," ujar Anton.

Menanggapi hal tersebut, Hendar mengatakan BPK pun kelebihan kapasitas. Namun, ada cara yang dilakukan untuk mengakali hal tersebut seperti diterapkan di Ruang Staf Sub Auditorial.

"Di sini tidak ada sekat. Jadi ya seperti ini (meja panjang yang digunakan oleh beberapa pegawai). Jadi tidak ada privasi," kata Hendar.

Anton menyebut saat ini kondisi gedung di DPR memang sudah memprihatinkan (Foto: Arief/detikcom).

BURT DPR kemudian melanjutkan kunjungan ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Anton beserta rombongan langsung menuju ruangan hakim anggota di lantai 12.

"Kita ingin melihat dan membandingkan apa yang kita dapati di DPR. MK ini satu lantai untuk 3 hakim dengan luas kira-kira 300 meter. Ini kita bandingkan dengan DPR, di mana saat ini DPR gedungnya sudah tidak memadai," ungkap Anton di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017).

Anton menyebut saat ini kondisi gedung di DPR memang sudah memprihatinkan. Untuk itu ia berharap Kementerian PUPR dapat segera melakukan assessment ulang dan melakukan perbaikan.

"Kementerian PUPR untuk kembali melihat ini dan kebutuhan akan gedung DPR ini adalah sesuatu yang nyata bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah kewajiban saya sebagai ketua BURT DPR dan ini sangat dibutuhkan oleh anggota DPR," katanya.

Anton mengatakan saat ini gedung DPR sudah kelebihan kapasitas (Foto: Arief/detikcom).

Anton menambahkan sata ini ruangan di DPR sudah overload capacity (kapasitas berlebihan). Untuk itu ia berharap fasilitas yang ada di MK, sistem keamanannya bisa diadaptasi dan diterapkan di DPR.

"Ya kita lihat luasnya, fasilitas dan keamanannya. Ini harus kita lihat dengan seksama karena ini merupakan kebutuhan DPR yang benar nyata," tuturnya. (nvl/imk)