Ini Fraksi yang Tolak Pembangunan Apartemen DPR

Jakarta - Wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR menuai pro dan kontra. Beberapa fraksi partai politik di DPR pun terpecah. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak.

Hasil rangkuman detikcom, Kamis (17/8/2017), ada sejumlah fraksi di DPR yang menolak pembangunan apartemen. Mereka yang menolak adalah fraksi PKB, NasDem, PPP dan PAN.

Anggota Fraksi PKB Daniel Johan tak setuju dengan wacana dibangunnya apartemen DPR di bekas lahan Taman Ria Senayan. Menurut Daniel, saat ini anggota dewan lebih membutuhkan gedung yang berisi ruangan kerja mereka.

"Kalau apartemen saya kurang setuju yah. Kan (anggota) DPR sudah ada rumah jabatan, jadi memang tidak dibutuhkan," ujar Daniel dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (15/8).

Baca juga: Tak Setuju Apartemen, Anggota F-PKB: Kita Lebih Butuh Gedung Kerja

Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) juga senada dengan Daniel. Menurutnya, alasan penambahan gedung baru dan apartemen tak masuk akal.

"Jangan terlalu banyak minta fasilitas tapi tak sejalan dengan kinerja. Ini catatan pertama. Kedua, PPP tak setuju usulan gedung dan apartemen itu karena kalau ini digunakan alasannya adanya tambahan anggota DPR, maka sangat kecil hanya 12," ujar Romi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR kurang pas. Menurutnya, lebih baik memperbaiki fasilitas DPR lainnya.

Yandri menuturkan sebaiknya fasilitas yang ada di gedung diperbaiki terlebih dahulu, seperti kamar mandi. Sebab, dalam kondisi nyata, tempat tersebut dinilai memprihatinkan.

Baca juga: PAN: Pembangunan Apartemen Anggota DPR Kurang Pas

Ketum NasDem Surya Paloh mengatakan keperluan DPR akan gedung dan apartemen baru memang diperlukan. Tetapi, ia akan menginstruksikan kepada Fraksi NasDem untuk menunda usulan tersebut.

"Kalau NasDem menunda dulu, salah untuk menolak. Memang kebutuhannya urgent. Tapi lebih urgent menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini sesuatu yang sungguh-sungguh perlu untuk diadakan. Jangan gap pikiran masyarakat dengan dewan ini semakin melebar," ujar Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). (rvk/dha)