Gedung Baru Tak Mendesak, DPR Tunjukkan Kinerja Dulu

Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsudin Harris menilai rencana pembangunan gedung baru DPR belum terlalu mendesak. Harris justru meminta anggota DPR untuk meningkatkan kinerjanya.

"Ya, pada intinya sebetulnya kalau saya bilang sih kalau dihubungkan dengan kinerja ya sebenarnya sebab bagaimana pun konteksnya harus dihubungkan dengan kinerja dewan juga, kalau dihubungkan ke situ belum mendesak," ujar Harris saat berbincang, Rabu (16/8/2017) malam.

Menurut Harris, tidak elok apabila anggota DPR terus menerus menuntut fasilitas baru sementara kinerja mereka tak meningkat. Fasilitas saat ini pun dianggap cukup memadai untuk para politikus Senayan tersebut.

"Ini kan publik rakyat menuntut DPR, tunjukkan dulu kinerjanya yang baik, lalu kemudian menuntut fasilitas-fasilitas, fasilitas-fasilitas yang dimiliki saat ini masih memadai. Bukan tidak boleh membangun gedung, boleh saja. Tetapi jangka panjang, bukan dalam jangka pendek," tuturnya.

Harris lantas mengungkapkan produk legislasi yang dihasilkan DPR kerapkali tak mencapai target. Kasus korupsi yang menjerat beberapa anggota DPR pun menambah deretan kekecewaan publik terhadap mereka.

"Ya itu jelas ya, produk legislasi yang dihasilkan oleh dewan presentasinya kecil sekali, setiap tahun itu paling banyak sekitar 10 persen. Termasuk tahun ini ya kita belum tahu, paling 10 persen. Yang kedua adalah komitmen untuk penegakan hukum, korupsi itu juga ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 miliar untuk tahap pertama. Dana Rp 320,44 miliar tersebut telah terdapat dalam APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun.

"Dananya itu Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung," jelas Anton di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Anton mengatakan pembangunan gedung baru DPR itu bersifat multiyears. Lebih lanjut, dalam APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun, terdapat juga alokasi dana untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

"Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar. Itu alun-alun Rp 280 M (miliar) sekian, gedung Rp 320,44 miliar," katanya. (knv/dhn)