Cegah Korupsi Dana Desa, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut penggunaan dana desa masih rawan diselewengkan. Taufik meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi untuk mencegah korupsi dana desa terjadi.

"Teman-teman di lapangan di desa belum begitu paham mekanisme pertanggungjawabannya. Sehingga kami menyarankan sosialisasi yang lebih detail tentang bagaimana pelaksanaan teknisnya dan prosedurnya sesuai dengan perundang-undangan berlaku atau pun ketetapan aturan pemerintah," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Taufik mengatakan dana desa sebesar Rp 700 triliun yang dianggarkan pemerintah harus tepat sasaran. Menurutnya, bila dana tersebut tepat sasaran maka hal tersebut akan mengurangi ketimpangan ekonomi.

"Inilah yang saya maksud bahwa dana desa itu adalah hal yang sangat dahsyat. Artinya, kalau itu tepat sasaran tentu tidak ada lagi ketimpangan," tutur Taufik.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Banyak Desa yang Akhirnya Nikmati Listrik

Politikus PAN itu juga meminta aparat ikut mengawasi dana desa. Taufik mempersilakan wacana dilibatkannya langsung aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi.

"Silakan artinya itu kan ruang sendiri di aparat hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korupsi secara melekat. Sepanjang itu dilakukan oleh aparat, kita dukung semua," jelas Taufik.

Seperti diketahui, Kementerian Pedesaan, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) direncanakan akan mengadakan hubungan kerja sama dengan Polri. Rencananya, Polri akan diikutsertakan dalam upaya pengawasan dana desa.

Unsur Polri yang akan terlibat langsung pengawasan penyerapan dana desa adalah Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Polri disebut sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.

Baca juga: Polri Akan Teken MoU dengan Kemendes untuk Pengawasan Dana Desa

Presiden Joko Widodo sendiri berkali-kali meminta agar penggunaan dana desa terus diawasi. Jokowi menyebutkan hingga saat ini total ada Rp 127 triliun digelontorkan untuk dana desa. Pada 2015 ada Rp 20 triliun, tahun 2016 ada Rp 47 triliun, dan 2017 sebanyak Rp 60 triliun.

Jokowi mengatakan setiap desa minimal mendapatkan Rp 800 juta. Dengan uang sebesar itu, tiap desa bisa membangun irigasi, infrastruktur, dan lain sebagainya.

"Saya minta kita semua ikut awasi dana desa, cek dan kontrol agar uang ini tak dikorupsi, agar uang tak hilang. Jangan sampai ini diselewengkan aparat aparat pemerintah, aparat pemerintah desa," tegas Jokowi, Jumat (11/8).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Dana Desa Terus Diawasi

Jokowi pun pada sidang tahunan DPR mengatakan komitmen pemerintah membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil ditunjukkan dengan capaian-capaian alokasi Dana Desa.

Dipaparkan Jokowi, sejak dialokasikan pada 2015, dana Ddesa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer (km) jalan desa, 746,4 ribu meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga 1,7 ribu unit tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, 9,9 ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung. (elz/rvk)