DetikNews
Rabu 16 Agustus 2017, 20:34 WIB

Pegawai KPK Sudah Diklarifikasi Soal Keterangan Miryam

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Pegawai KPK Sudah Diklarifikasi Soal Keterangan Miryam Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - KPK menyebut akan melakukan pemeriksaan internal terkait penyebutan 7 pegawai dalam rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Namun saat ini yang baru dilakukan adalah klarifikasi langsung.

"Belum ada surat tugas. Baru mungkin klarifikasi yang bersangkutan. Enggak serta-merta, jadi kita itu ada tahap-tahapnya. Enggak setiap informasi masuk itu terbit surat tugas. Enggak lah. Kita harus lihat kecukupan alat buktinya," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).

Pengawasan internal nantinya akan didalami oleh sebuah tim yang diputuskan lewat surat tugas. Dari hasil klarifikasi KPK, fakta yang muncul di persidangan dibantah pegawai

"Sejauh ini kita sudah klarifikasi yang bersangkutan, dan dia mengatakan enggak, enggak ada ketemu, enggak," ujar Alex.

Alex menyebut Deputi Pengawasan Internal maupun pimpinan KPK sudah mengetahui permasalahan ini. Namun, ia mengingatkan hal ini adalah perkara hukum yang perlu pembuktian.

"Sejauh tidak ada bukti yang lain. Untuk sementara fakta itu kita terima. Kan nggak mungkin kita bilang, bohong kamu," tutur mantan hakim tersebut.

"Untuk menegakkan hukum itu enggak sesederhana berdasarkan informasi sepotong-sepotong saja. Ini nantinya kan menjadi sesuatu yang mubazir. Makanya kita dalami dulu, kalau ada cukup alat bukti kita minta ke Pengawasan internal untuk pemeriksaan lebih lanjutnya," kata Alex.

Dalam rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang dibeberkan di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Senin (14/8), Miryam sempat menyebut temannya di Komisi III DPR bertemu dengan 7 orang penyidik dan pegawai KPK. Kemudian Miryam menulis di secarik kertas. Inilah yang kemudian disodorkan kepada Novel.

Novel menanggapi dengan sebutan 'Pak Direktur (KPK)'. Dalam percakapan itu Miryam sempat bercerita pernah diminta uang Rp 2 miliar yang diduga terkait pengamanan kasus e-KTP.
(nif/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed