Beri Arahan Kades dan Lurah, KPK: Koruptor Tertinggi Bergelar Master

Jakarta - Pimpinan KPK menemui puluhan Kepala Desa (Kades) dan Lurah teladan. Dalam arahannya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, menyebut korupsi tidak berkaitan dengan kemiskinan.

"Korupsi tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Saya beri contoh, korupsi tersangkanya tidak ada hubungannya dengan sekolah rendah. Menurut data di KPK, yang paling tinggi korupsi di KPK berpendidikan master. Lebih dari 200 orang. Yang nomor 2, lulusan S1 hampir 200. Yang S3 ada 53 orang. Belum termasuk di kepolisian," ungkap Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017).

Hal ini disampaikan Syarif dalam bahasan 'Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa', di muka 365 peserta, termasuk di dalamnya 66 Kades dan Lurah berprestasi.

Syarif juga menyinggung ada 6 poin yang bisa berpotensi menjadi kesalahan pengelolaan dana desa. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif.

"Misalnya mereka bilang untuk pengelolaan jamban keluarga. Ternyata pengadaannya hanya satu. Yang kedua, mark-up anggaran. Seharusnya Rp 40 juta dibikin Rp 100 juta," ucap Syarif.

Berikutnya, masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Lalu poin keempat yaitu penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

"Misal mau ke Bali pakai dana desa. Pura-pura mau studi banding. Poin 5, lemahnya pengawasan. Sudah dikerjain, tidak diawasi, malah diselewengkan. Lalu keenam, penggelapan honor aparat desa," tuturnya.

Dalam acara tersebut juga dicetuskan rencana gedung lama KPK yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sebagai pusat pembelajaran antikorupsi. Iinsebagainlangkap pembentukan mental antikorupsi sejak dini.

"Ada kabar baik. Gedung lama KPK itu akan kami jadikan pusat pembelajaran antikorupsi. Mudah-mudahan bulan Januari depan sudah bisa. Nanti bikin tidak seram dia. Mungkin dari warna, kita bikin sedemikian rupa," papar Syarif.

Syarif menyebut bahwa yang paling tinggi indeks persepsi korupsinya selalu negara-negara Skandinavia. Rumusnya adalah belajar membedakan barang publik dengan barang pribadi sejak kecil. Memulai kejujuran sejak dini. Ia kemudian menyentil fakga yang terjadi di Indonesia.

"Di sini dana haji dikorupsi, dana masjid dikorupsi, sertifikasi halal dikorupsi, pengadaan Alquran dikorupsi. Untung syahadat nggak pake uang. Kalo pake mungkin bisa juga dikorupsi. Saya pikir baik sekali kita mulai dari awal. Oleh karena itu 'Berani Jujur, Hebat' perlu dipikirkan," pungkas Syarif.

Sementara itu Wakil Ketua Saut Situmorang mengatakan perhatian lebih KPK saat ini sebab tahun depan anggaran dana desa akan meningkat dari Rp 60 miliar menjadi dua kali lipat.

"Kamu bayangkan, Rp 120 triliun itu bisa bikin apa. 120 kilometer MRT tuh, 1 triliun 1 kilometer, besar sekali. Makanya KPK memperhatikan betul. Saya bilang selalu kalau hidup di Indonesia ini kan membangun kesejahteraan, baru kemudian daya saing. Kalau desanya nggak bersih orang nggak akan bisa tinggal. Coba lihat tadi di Bali ada desa 1 tahun 1 Rp miliar, besar sekali loh," kata Saut Situmorang menekankan.

Saut mengatakan Kades dan Lurah yang hadir telah melewati proses seleksi. Mulai dari aspek kreatif, inovatif dalam pengelolaan dana, dan yang paling penying adalah berkelanjutan.

"Jadi kita harapkan mereka akan sustainable. Jangan lupa saya katakan, Indonesia gagal memberantas korupsi karena apa? Karena kita tidak sustainable, habis ini apa, habis ini apa. Jadi orang-orang pintar ini harapannya dia juga meninggalkan desa-desa yang rapi, desa-desa yang bersih, dan masyarakat yang sejahtera," ujarnya. (nif/nkn)