Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak boleh ada lembaga negara yang memiliki kekuatan absolut di Indonesia. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Jokowi mempraktikkannya.
"Jangan hanya diucapkan saja dong. Tapi (ada) dalam praktik dan kebijakan," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).
Fadli menilai praktik kekuasaan absolut masih sering ditemuinya. Dia menuding adanya Perppu Ormas dan tuduhan makar sebagai tanda-tanda dari hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI. Jokowi langsung menegaskan bahwa tak ada lembaga negara yang absolut di Indonesia.
"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Inilah jati diri bangsa kita dalam bernegara," kata Jokowi di Ruang Paripurna I, gedung Nusantara.
Jokowi meminta seluruh lembaga negara bersinergi, sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai.
"Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi, dan saling melengkapi," ujar Jokowi. (fdu/idh)











































