"Dananya itu Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung," ujar Anton di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Dana Rp 320,44 M tersebut telah terdapat dalam APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 T. Anton membantah akan melobi pemerintah agar menyetujui usulan awal anggaran untuk DPR sebesar Rp 7,2 T.
"(Di APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 T. Ya (dana gedung baru) dari situ, Rp 5,7 T itu. Udah Rp 5,7 T, kok lari ke usulan awal (Rp 7,2 T)," sebutnya.
Anton mengatakan pembangunan gedung baru DPR bersifat multiyears. Lebih lanjut, dalam APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 T, terdapat juga alokasi dana untuk pembangunan alun-alun demokrasi.
"Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar. Itu alun-alun Rp 280 M sekian, gedung Rp 320,44 miliar," jelasnya.
Menurut Anton, pembangunan gedung baru telah melalui kajian KemenPUPR. Dana Rp 320,44 M itu juga hasil kajian KemenPUPR. Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam anggaran Rp 5,7 T, tak ada alokasi untuk pembangunan apartemen DPR di Taman Ria Senayan.
"Kalau surat dari direktur bina sudah ada hitung-hitungan, makanya dikatakan Rp 320 M. Emang siapa yang itung Rp 320 M? Sekjen yang itung? PUPR dong," ucapnya.
"(Pembangunan apartemen) belum ada, di kuping saya belum," pungkas Anton. (gbr/imk)
