Soal Tunggakan Rusun, Sekda DKI: Kalau Dibebaskan akan Bebani APBD

Jakarta - Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemprov DKI tetap pada pendirian mereka untuk tidak membebaskan tunggakan sewa rusun yang mencapai Rp 23 miliar. Menurut Saefullah, bila tunggakan tersebut dibebaskan, hal itu akan membebani APBD DKI.

"Sampai saat ini masih sama dengan Pak Djarot, tidak ada niat membebaskan itu semua (tunggakan rusun). Karena beban APBD jadi bertambah berat kalau harus seperti itu," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2017).

Saefullah menambahkan saat ini Pemprov DKI sedang mencari cara agar warga rusun bisa melunasi tunggakan mereka. Namun cara tersebut bukan dengan menggratiskan rusun. Sebab, sudah ada aturan yang mengatur kepemilikan rusun di Jakarta.

"Nggak bisa serta-merta jadi gratis. Regulasi siapkan dulu. Maksud saya, masyarakat yang ada sekarang perjanjiannya mereka tinggal di situ dengan ada kewajiban. Itu ada yang Rp 300 ribu per bulan," ucapnya.

Saefullah juga mengatakan tidak mungkin warga yang tinggal di rusun tidak memiliki penghasilan untuk membayar sewa rusun. Dia tidak yakin ada satu keluarga yang tinggal di rusun dan semua anggota keluarga tersebut tidak bekerja.

"Jadi sepanjang dalam rumah tangga itu suami, istri, anak, atau anggota rumah tanggal lain ada yang kerja itu mampu. Kecuali semuanya nggak kerja. Mana ada rumah tangga yang nggak kerja. Ada yang kerja permanen, ada yang temporer, serabutan," tuturnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut menegaskan komitmen Pemprov untuk terus membangun rusun yang layak bagi warga DKI. Sebab, menurut Saefullah, rusun adalah jalan keluar paling tepat dalam mengatasi masalah perumahan di Jakarta. Dia mengambil contoh negara Singapura, yang dianggap sudah memiliki rusun paling siap.

"Untuk permasalahan kota-kota besar di mana pun di dunia ini pemukiman. Jadi kalau cek Singapura, mereka paling oke dan siap. Nggak ada jalan keluar buat kota besar kecuali rusun. Kita lagi menuju ke sana, kita kerja keras masih keteteran siapin rusun," katanya.

"Kalau Jakarta mau tertib dari hunian liar, maka kewajiban pemerintah menyediakan rusun dalam jumlah cukup," tutur Saefullah. (bis/jor)