Hamid: Berlebihan Kalau Dapat Honor Ratusan Juta Rupiah

Jakarta - Setelah sempat kejar-kejaran dengan wartawan, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin akhirnya buka mulut. Hamid memang masih keukeuh menolak dapat dana taktis, tapi dia mengakui memperoleh honor.Namun, menurutnya, juga terlalu berlebihan jika honor itu disebut-sebut sampai ratusan juta.Pengakuan Hamid ini disampaikan saat dicegat usai Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, (12/5/2005)."Kalau yang dimaksud adalah honorarium di luar gaji bulanan ya kita banyak menerima dari Biro Keuangan KPU. Tetapi di luar itu saya tidak tahu," tegasnya.Honor-honor yang diterimanya itu, kata Hamid, diberikan atas keterlibatannya dalam berbagai kegiatan selama Pemilu. Kegiatan tersebut seringkali bersifat situasional dan di luar jadwal yang telah ditentukan, seperti verifikasi parpol calon peserta Pemilu, penghitungan suara, dan pengesahan hasil penghitungan suara.Honor tersebut, lanjut Hamid, tidak hanya diberikan kepada anggota KPU saja, tapi seluruh staf dan aparat lembaga penyelenggara Pemilu. "Jumlahnya macam-macam berdasarkan intensitas dan lamanya kegiatan itu. Ada yang Rp 200 ribu, Rp 750 ribu, Rp 1,2 juta dan Rp 2 juta," urainya.Total honor yang diterima itu, kata dia, tidak sampai Rp 1 miliar. "Saya tidak bisa hitung besarannya tapi kalau sampai ratusan juta itu berlebihan," katanya.Seluruh honor yang diterimanya itu selalu disertai formulir tanda terima yang harus ditandatanganinya. Formulir tersebut juga ditandatangani Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin selaku pihak yang membayar honorarium tersebut."Jadi pertanggungjawaban administrasinya jelas. Tapi terus terang saya tidak tahu status legalitas barang itu," kata dia.Hamid lalu membantah lagi pernyataan Hamdani Amin soal dana taktis yang ikut diterimanya. Dia kembali mempertanyakan definisi dana taktis yang dimaksud Hamdani. (umi/)