DPR Ingin Gedung Baru, Golkar: Program Prioritas Harus Prorakyat

Jakarta - Wacana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen di sekitar Senayan masih menjadi polemik. DPP Golkar meminta fraksinya lebih mengutamakan program prioritas yang ada.

"Tidak, tidak. Kita sama sekali tidak. kita tidak ada sama sekali arahan. Kita serahkan kepada mereka untuk melakukan kajian seperti apa," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Tetapi tentu ada catatan-catatan yang kita sampaikan bagaimana program prioritas harus prorakyat," sambungnya.

Idrus mengatakan wacana pembangunan gedung DPR diserahkan kepada Fraksi Golkar, tanpa ada intervensi dari DPP. Namun dia meminta anggota-anggotanya tetap memperhatikan perkembangan di masyarakat.

Baca juga: Kata Warga Soal eks Taman Ria yang Mau Dibuat Apartemen DPR

"Tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh tidak memperhatikan daripada aspirasi-aspirasi yang ada. Saya kira itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan moratorium gedung baru, sehingga tidak akan membangun gedung.

"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Baca juga: Soal Wacana Gedung Baru DPR, Mahfud MD: Terkesan Cari-cari Proyek

"Tidak kurangi, tapi kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, kantor pemerintah pun tidak membangun apa-apa, yang dibangun sekali lagi hanya sekolah, rumah sakit, dan penelitian," lanjutnya.

JK mengatakan moratorium soal gedung baru seharusnya diketahui oleh pihak DPR. "Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," tegas JK.

Seperti diketahui, rencana pembangunan ini menyusul isu soal gedung Nusantara I yang miring dan sudah tidak layak. Gedung tersebut merupakan tempat 560 wakil rakyat berkantor. (fiq/elz)