DPR Mau Kasih Gedung Miring, Senator Sulteng: DPD Biasa Dapat Bekas

Jakarta - Gedung Nusantara I yang disebut-sebut miring hendak dihibahkan dari DPR untuk kantor anggota DPD RI. Anggota DPD RI dr Delis Julkarson Hehi menyambut baik meski agak sedikit miris.

"Mengenai rencana pengalihan Gedung Nusantara 1 menjadi Kantor DPD menurut saya sih setuju-setuju saja, cuma mengenai kondisi gedung yang katanya sudah miring perlu studi kelayakan terhadap bangunan itu," ujar Delis dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (15/8/2017) malam.

Gedung Nusantara I saat ini memang ditempati oleh 560 anggota DPR. Namun DPR menginginkan ada gedung baru sebab menilai saat ini kondisi Gedung Nusantara I sudah tidak layak dan over-kapasitas.

Politikus Partai Hanura ini tidak mempermasalahkan bila harus menempati Gedung Nusantara I yang ada di Kompleks Parlemen Senayan. Saat ini anggota DPD menempati kantor di gedung pinjaman. Delis pun mengatakan perlu ada pengujian terhadap kondisi gedung itu.

"Apakah masih aman dan layak untuk digunakan atau tidak. Kalau hasil studi mengatakan aman dan layak untuk digunakan saya pikir tidak masalah," ucap Senator asal Sulteng itu.

"Tapi kalau hasilnya sebaliknya, maka tentunya tidak bisa dipergunakan karena alasan keamanan. Memang selama ini DPD belum punya kantor, masih status meminjam," imbuh Delis.

Meski setuju mendapat gedung bekas dengan catatan, Namun Delis juga merasa sedikit miris. Hal tersebut lantaran DPD sudah terbiasa kebagian sesuatu yang dihibahkan.

"Setuju saja asal studi kelayakan atas gedung itu menunjukan gedung itu masih aman dan layak digunakan. Tapi memang DPD selalu kebagian bekas-bekas dan pinjam-pinjam," tuturnya.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) sudah angkat bicara soal rencana DPR memberikan Gedung Nusantara I yang disebut miring tersebut. OSO pun ogah menerimanya dan meminta agar DPD diberikan gedung baru.

Isu pembangunan gedung baru DPR memang sedang hangat. Pembangunan gedung baru itu nantinya untuk menggantikan gedung Nusantara I DPR. Kemudian gedung tersebut nantinya akan diberikan kepada DPD untuk tempat para senator berkantor.

"(Gedung Nusantara I) Nggak (dihancurkan). Dipakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Abis ditangkap ketua, (DPD) belum punya gedung. (Gedung baru DPR dibangun) Di sini (Kompleks Parlemen Senayan)," terang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Senin (14/8). (elz/nvl)