KPAI: Kebijakan Sekolah 5 Hari Berpotensi Langgar UU Anak

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap atas kontroversi kebijakan 5 hari sekolah. Menurut KPAI kebijakan penyeragaman 5 hari sekolah berpotensi melanggar UU Perlindungan anak.

"5 hari sekolah atau 40 jam per minggu berpotensi melanggar UU Perlindungan anak. Di mana penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya," kata Ketua KPAI Susanto saat konferensi pers menanggapi kebijakan sekolah 5 hari di kantornya, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Susanto menjelaskan sesuai Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara memperhatikan hak dan kesejahteraan anak dengan orang tua. Karena itu, menurutnya, keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang ramah anak merupakan kebutuhan fundamental.

"Maka, KPAI mendorong partisipasi aktif orang tua dan masyarakat untuk menciptakan kondisi dan kultur pendidikan yang ramah anak," ujarnya.

KPAI mendorong pemerintah untuk lebih berkonsentrasi dan segera memenuhi standar pendidikan nasional dibanding wacana kebijakan 5 hari sekolah. Susanto juga meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah cepat terkait kontroversi ini.

"Tersedianya sarana dan prasarana yang ramah anak merupakan prasyarat agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua anak. Untuk itu kami meminta presiden perlu mengambil langkah cepat atas kebijakan 5 hari sekolah, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak," tutur Susanto. (adf/idh)