Fahri Hamzah Duga Penolakan Gedung Baru DPR Terkait Angket KPK

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut rencana pembangunan gedung baru DPR telah dibicarakan langsung dengan pihak pemerintah. Dia pun tak mengerti mengapa rencana ini kembali menuai kontroversi.

Menurut Fahri, rencana pembangunan gedung baru telah melalui proses verifikasi panjang, baik di DPR maupun di luar parlemen. Dia curiga ramai-ramai suara penolakan pembangunan gedung baru ini ada sangkut pautnya dengan Pansus Hak Angket KPK yang sedang berjalan.

"Masak sekian tahun kita sudah terima ramai lagi. Ini saya curiga gara-gara DPR mau dipersoalkan lagi karena ada angket. Ini saya tahu cara kita saling menyerang. Nggak ada yang dipersoalkan. Tiap hari orang membangun," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Baca juga: Formappi: Produktivitas DPR Nyaris Lumpuh, Gedung Baru Tak Mendesak

Menurut Fahri, pembangunan gedung baru DPR mengikuti saran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Rencana pembangunan gedung baru pun telah melalui kajian kementerian terkait.

"Sesuai saran PU saja. Kita baca UU soal keamanan, standar, itu diserahkan ke kementerian teknis, kita nggak ikut-ikut, semua pemerintah. Kita minta uang ke eksekutif. Semua dilakukan pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan pembangunan gedung baru ini juga untuk menata kawasan parlemen. Perbaikan bangunan memang perlu dilaksanakan.

Baca juga: DPR Perlu Lihat Skala Prioritas Sebelum Teruskan Wacana Gedung Baru

"Secara umum, persetujuan untuk membangun kompleks ini, kawasan ini, karena ada persoalan pertumbuhan perkembangan waktu, ada perbaikan pembangunan," kata dia.

Alasan pembangunan gedung baru ini adalah gedung lama, yakni Nusantara I DPR, telah miring. Ngomong-ngomong, gedung itu miring bagaimana sih?

"Saya ini, nanti saya kasih suratnya (soal kajian gedung miring), nanti kepala saya miring nanti," tutur Fahri.

Seperti diketahui, rencana pembangunan gedung DPR banyak menuai penolakan. Sejumlah organisasi masyarakat dan LSM ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap rencana itu.

Baca juga: Fitra: Sejak 2010 Rakyat Tak Ikhlas DPR Dapat Gedung Baru

"Kehadiran gedung baru boleh jadi memang diperlukan oleh DPR dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan mereka. Akan tetapi keperluan itu nampak belum sangat mendesak untuk dilakukan sekarang," sebut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Selasa (15/8).

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut rakyat tak pernah rela menggelontorkan anggaran untuk para wakil rakyat di Senayan. Deputi Sekjen Fitra Apung Widadi menjelaskan, saat wacana tersebut kembali dibahas, seharusnya DPR terlebih dahulu memperbaiki kinerjanya.

"Iya, kalau kerjanya benar dan perencanaan anggarannya tidak digelembungkan, transparan, dan akuntabel, tidak masalah. Tapi image mafia anggaran dari tahun 2010 kan yang membuat rakyat tidak ikhlas menyetujui sepeser pun untuk DPR yang tidak memperjuangkan rakyat, justru jauh dari harapan rakyat," tegas Apung, Selasa (15/8). (gbr/elz)