Formappi: Produktivitas DPR Nyaris Lumpuh, Gedung Baru Tak Mendesak

Jakarta - Usul anggaran Rp 5,7 triliun dari DPR di RAPBN tahun 2018 mendatang salah satunya akan dipakai untuk pembangunan gedung baru. Adanya gedung baru dinilai masih belum mendesak.

"Kehadiran gedung baru boleh jadi memang diperlukan oleh DPR dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan mereka. Akan tetapi keperluan itu nampak belum sangat nendesak untuk dilakukan sekarang," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi detikcom, Selasa (15/8/2017).

Baca juga: Setujukah DPR Bangun Gedung & Apartemen?

Lucius menilai, peran DPR sebagai wakil rakyat nyaris gagal. Di mana sejauh 3 tahun bekerja, mereka hanya membukukan sekitar 17 RUU.

"Khususnya untuk DPR periode ini. Produktivitas mereka nyaris lumpuh. Di bidang legislasi mereka baru bisa membukukan 17 RUU Prioritas selama 3 Tahun terakhir. Kondisi di atas berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen. Belum lagi ditambah masih maraknya dugaan korupsi yang melibatkan anggota parlemen," tutur Lucius.

Menurut Lucius, seandainya DPR memperbaiki kinerjanya dan bekerja dengan serius. Maka bukan tak mungkin apapun fasilitas yang diminta akan dikabulkan.

"DPR sekarang masalahnya lebih banyak mengurusi fasilitas untuk mereka sendiri ketimbang mengurusi apa yang dibutuhkan rakyat. Saya kira tuntutan serupa selalu muncul setiap DPR menginginkan pembangunan Gedung parlemen pada beberapa tahun yang lalu," jelas Lucius.

"Lebih baik DPR saat ini berjuang untuk membereskan pekerjaan ketimbang mengurus proyek pembenahan Kompleks DPR. Biarkan proyek pembangunan Gedung menjadi urusan DPR selanjutnya yang Semoga sudah lebih baik," imbuhnya.

Baca juga: Menelusuri Gedung Nusantara I DPR yang Disebut Miring 7 Derajat

Sebelumnya diberitakan DPR, mengusulkan anggaran 2018 Rp. 5,7 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki gedung DPR yang telah miring, yaitu gedung Nusantara I.

Lucius Karus (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan dari Rp 5,7 triliun, sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran penataan kawasan parlemen.

"Anggaran itu kan bertahap, yang sudah didapat Rp 5,7 T kemarin itu udah. Udah ada Rp 500 miliar untuk anggaran. Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan, terus museum," ujar Anton, Senin (14/8). (rna/fjp)