Menag: Pemerintah Zalim Jika Taruh Dana Haji di Bawah Bantal

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut pengelolaan dana haji oleh pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dia menilai pemerintah justru zalim jika tidak memanfaatkan dana tersebut.

"Justru ketika pemerintah atau siapapun yang mendapatkan kuasa untuk mengola dana itu secara produkif lalu kemudian dia tidak mengelola itu, atau katakanlah menaruh di bawah bantal saja, itu zalim. Agama tidak mengajarkan seperti itu," kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Agama dalam Pembangunan Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/8/2017).

Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom

Lukman mengatakan ketika calon jemaah haji sudah menyerahkan dana ke pemerintah atau penyelenggara haji, maka dana itu sudah jadi tanggung jawab si penerima. Kewajiban pemerima dana yakni mengelola dana itu untuk hal produktif.

"Ketika seseorang sudah mengkuasakan dana untuk dikelola secara produktif dan tidak dikembangan itu tidak sebagaimana ajaran gama. Justru kita harus mengembangkan," ujarnya.

Dia menekankan, pengelolaan dana haji itu juga tak bisa dilakukan tanpa aturan. Acuan pengelolaannya adalah aturan agama atau syariah.

"Itu silakan asal salah satunya prinsip syariah, semuanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan fikih. Ada Dewan Syariah Nasional yang terus menerus melekat dalam proses-proses itu," pungkasnya. (abw/rna)