Mendagri Minta Kenaikan Anggaran DPR 2018 Dipertanggungjawabkan

Jakarta - Anggaran DPR tahun 2018 mengalami kenaikan dari Rp 4,7 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 5,7 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar DPR bisa mempertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

"Saya kira yang penting bisa dipertanggungjawabkan," kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

Menurut Tjahjo, soal layak atau tidaknya kenaikan anggaran tersebut biar DPR yang bisa menilai. Tjahjo mengatakan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, pemerintah akan setuju.

"Soal layak atau tidak, saya kira DPR yang lebih tahu. Saya yakin DPR mengajukan anggaran tidak main-main. Bagi pemerintah, saya yakin sepanjang itu visible dan bisa dipertanggungjawabkan saya kira tidak ada masalah," ucapnya.

Tjahjo menyebut bila sebelum mengajukan anggaran, DPR pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah pun akan menghargai usulan dari DPR tersebut.

"Saya kira DPR mengajukan anggaran sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Pemerintah menghargai usulan dari DPR, DPR juga memahami dan menghargai apa yang diusulkan untuk menyusun RAPBN 2018," ucapnya.

Mendagri juga menjelaskan dalam anggaran yang diajukan, salah satu hal yang menjadi pertimbangan DPR adalah rehab gedung. Sebab, lanjut Tjahjo, saat ini Gedung DPR sudah mulai berkurang dari sisi keamanan. Hal tersebut bisa dilihat dari ruangan anggota yang mulai sempit.

"Dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami," tutupnya. (bis/dkp)