DetikNews
2017/08/11 10:32:58 WIB

Tapal Batas

Suara Guru di Pelosok tentang Sekolah 8 Jam

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 3
Suara Guru di Pelosok tentang Sekolah 8 Jam Siswa di SMAN Erambu. (Hasan Al Habshy/detikcom)
Jakarta - Kebijakan sekolah delapan jam tengah menjadi perbincangan serius. Ini perkara membentuk karakter generasi muda. Lupakanlah sejenak hiruk-pikuk politik di Ibu Kota, dengarkan suara-suara para guru di pelosok perbatasan negara.

Kebijakan ini direncanakan bakal berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, baik di pusat-pusat kota maupun di sudut-sudut terpencil dari Sabang sampai Merauke. Suara-suara tidak setuju memang telah bermunculan, beragam kekhawatiran dikeluhkan.

Anak-anak sekolah bakal bersekolah selama lima hari dalam sepekan dan delapan jam per hari. Karena saking panjangnya jam belajar siswa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu, masyarakat awam menyebutnya sebagai 'full day school', istilah yang berkali-kali dibantah pihak pemerintah.

Sejurus dengan protes-protes terhadap kebijakan itu, Presiden Joko Widodo (Widodo) kemudian membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Pendidikan Karakter. Perpres itu bakal menggantikan Permendikbud yang kontroversial itu.

Isi Perpres belum terungkap ke muka publik. Sembari menunggu isi Perpres itu, barangkali suara-suara para guru di pelosok perbatasan negara bisa didengarkan.

'Kasihan anak-anak'

Dari Merauke, bukan di kota, tapi Distrik Sota, ada Kepala SMP Negeri Erambu bernama Budi Setyo Wahono yang sudah merasakan sendiri bagaimana kondisi pendidikan di kawasan terdepan. Saat detikcom mengunjungi SMP ini pada 13 Mei lalu, anak-anak sekolah bahkan sudah pulang meski belum tengah hari.

"Saya sudah sekian tahun di daerah pinggiran, baik di Mapi ataupun utamanya di Erambu ini. Anak-anak kalau sudah siang itu banyak yang mengeluh lapar," kata Budi kepada detikcom, Kamis (10/8/2017).


Pria 52 tahun asal Sidoarjo ini bisa memaklumi bila murid-muridnya selalu pulang lebih awal. Bulan ini, dana asrama yang berasal dari APBD sudah mulai bisa digunakan untuk menginapkan siswa yang hendak menghuni, meski sebagian orang tua murid ada yang keberatan. Budi membeli kasur dan bantal asrama. Soal makanan untuk murid, SMPN Erambu kini sudah bisa memberikannya secara gratis.

"Hanya yang pulang saya kasih makan satu kali saja. Yang tinggal di asrama makan ya tiga kali," kata Budi.

Asrama siswa di Erambu.Asrama siswa di Erambu. (Danu Damarjati/detikcom)

Tak semua sekolah punya asrama seperti di SMPN Erambu. Ada sekolah-sekolah yang jauh lebih memprihatinkan ketimbang ini. Bahkan untuk operasional asrama SMPN Erambu, Budi agak deg-degan, karena dana yang mengucur sering kali tak tepat waktu. Ini terjadi di sekolah-sekolah di Merauke yang sudah menerapkan pola asrama lebih dulu.

"Model pola asrama di Merauke ini kan bulan Januari tidak bisa cair tepat saat tempo. Kadang-kadang kan menunggu penetapan anggaran di bulan April. Itu yang repotnya di situ. Kalau kesulitan dana, kadang-kadang orang tua murid yang harus antar makanan ke asrama," kata Budi.

Meski sudah punya asrama, Budi merasa kebijakan delapan jam sekolah belum bisa diterapkan di Papua. Masalahnya bukan sekadar asrama, melainkan lebih kompleks daripada itu. Orang tua murid yang membutuhkan bantuan anak-anaknya sepulang dari sekolah untuk mencari makan tentu juga harus dipertimbangkan. Kesiapan tenaga pengajar dalam mendidik anak selama delapan jam perlu dimatangkan.

"Kalau di Papua saya rasa belum siap (menerapkan kebijakan delapan jam pelajaran sehari untuk lima hari sekolah)," kata Budi.

Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sekolahan masih perlu ditingkatkan sebelum kebijakan itu diterapkan. Dan penting pula asupan nutrisi untuk para murid karena tak semua sekolah di sini memberikan makan gratis.

"Hanya saya lihat kasihan anak-anak Papua. Kebanyakan anak-anak Papua itu kan nggak mungkin orang tuanya mau antar makan atau apa. Kalau anak sekolah sampai sore, masalah makanan ini menjadi repot," kata Budi.


Para murid harus bantu orang tua sepulang sekolah

Ada pula Resvi Dora'. Guru muda ini baru selesai mengajar di SMPN Erambu sebagai tenaga Sarjana Mendidik di Daerah Terluar (SM3T). Anak Toraja lulusan Universitas Negeri Makassar ini mengatakan penerapan lima hari sekolah dan delapan jam belajar setiap hari bakal sulit. Dia telah merasakan sendiri bagaimana perjuangan mendidik anak-anak pelosok.

"Kalau di pelosok, agak susah ya," kata Evi, panggilan Resvi, sambil tersenyum menanggapi kebijakan itu.

Pertama, anak-anak di pelosok biasanya bermasalah dengan asupan makanan. Secara biologis, konsentrasi manusia perlu didukung oleh nutrisi yang cukup. Ini yang membuat anak-anak di pojok Merauke mengeluh saat siang hari menjelang. Tak hanya sesimpel urusan perut, kendala lain menyangkut kelangsungan hidup keluarga tiap siswa.

"Sepulang sekolah, mereka harus membantu orang tua di kebun, bahkan biasa minta izin nggak masuk sekolah beberapa hari karena harus berhutan bersama orang tua," kata Evi.

Evi dan David Kabujay.Evi dan David Kabujay. (Danu Damarjati/detikcom)

Dia menilai belajar dalam artian kaku, yakni berada di sekolah, belum menjadi prioritas anak-anak di Erambu. Mereka lebih banyak belajar dari alam. Salah satu muridnya, David Kabujay, adalah contoh kecil dari banyak muridnya yang setiap hari 'melebur' dengan alam, membantu orang tua berburu sepulang dari sekolah, dan harus bangun pagi hari keesokan harinya.


Meski begitu, bila segala sarana dan prasarana sudah memadai, bukan tidak mungkin sekolah delapan jam bisa diwujudkan. Soal pendidikan karakter yang jadi tujuan kebijakan itu, kegiatan tambahan yang relevan dengan dunia murid daerah bisa diefektifkan.

"Untuk menekankan pendidikan karakter pada siswa, kegiatan ekstrakurikuler perlu diperbanyak. Siswaku antusias banget kalau lagi ekstrakurikuler Pramuka," kata Evi.
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed