Anggaran DPR 2018 Naik Rp 1 Triliun, Fadli Zon: Itu Masih Kecil

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap usulan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 menjadi Rp 5,7 triliun masih angka yang kecil. Menurut dia kenaikan Rp 1 T dari anggaran tahun 2017 itu tidak mencapai 0,5 persen dari APBN.

"Setahu saya DPR dari sisi anggaran termasuk yang paling kecil dibandingkan lembaga-lembaga lain. Dibanding Kepolisian, TNI. Itu kalau tidak salah hanya 0,34 persen dari APBN. Jadi sampai 0,5 persen pun nggak. Saya kira masih relatif kecil," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Fadli membandingkan anggaran DPR RI dengan negara lain. Menurutnya kenaikan tersebut masih dalam batas wajar.

"Coba dibandingkan anggaran di negara-negara demokrasi lain, biasanya anggaran-anggaran parlemennya jauh lebih tinggi. Jadi dengan 0,34 persen yang Rp 7,2 T itu saya kira masih wajar," kata Fadli.

Baca juga: BURT: Anggaran DPR 2018 Rp 5,7 T, Ada Rencana Pembangunan Gedung

Anggaran DPR tahun 2018 sebelumnya memang direncanakan sebesar Rp 7,2 T. Namun BURT menyebut kenaikannya sudah dikurangi sehingga hanya menjadi Rp 5,7 T. Sementara anggaran DPR tahun 2017 sesuai APBN-P yang baru saja disahkan adalah sebesar Rp 4,7 T.

Fadli menyebut dengan kenaikan anggaran itu bisa membenahi legislatif. Justru ia mengatakan seharusnya legislatif mempunyai anggaran independen.

"Kan kita juga ingin membenahi legislatif ini. Lembaga legislatif kan juga harus dibenahi. Harusnya kita punya anggaran yang independen dari eksekutif sehingga kita bisa mengelola," sebut Fadli.

Baca juga: Rp 5,7 T yang Diajukan BURT Lebihi Pagu Anggaran DPR 2018

Ia menjelaskan dengan anggaran independen, hal tersebut bisa membuat alun-alun demokrasi hingga memperbaiki ruangan anggota. Karena menurut Fadli, ruangan yang sekarang terlalu sempit sehingga menghambat kinerja kerja.

"Misalnya ada permintaan untuk membuat alun-alum demokrasi, perbaikan atau ruangan untuk anggota yang kawan-kawan sendiri tahu bagaimana kondisinya," ucap politikus Gerindra itu.

"Kurang memadai dengan jumlah tenaga ahli dan staf administrasi yang sudah bertambah. Jadi tidak mungkin bisa bekerja di ruangan yang terlalu padat dan sempit," pungkas Fadli. (lkw/elz)