Anggaran 2018 Naik, Pimpinan DPR: Itu Sesuai Kemampuan Pemerintah

Jakarta - Anggaran DPR tahun 2018 mengalami kenaikan dari sekitar Rp 4,7 T di 2017 sesuai dengan APBN-Perubahan menjadi Rp 5,7 T. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan anggaran tersebut sudah disepakati dengan pemerintah.

BURT menyampaikan pagu anggaran DPR untuk tahun 2018 adalah Rp 5,73 T dengan pembagian untuk dewan Rp 4 T dan kesetjenan DPR sebesar Rp 1,7 T. Hasil tersebut turun dari usulan yang disampaikan BURT pada bulan April yakni sebesar Rp 7,2 T.

"Ini udah sering kali dibahas bersama. Baik dengan pemerintah, banggar, BURT, kesetjenan DPR, dan Menteri Keuangan langsung juga pernah. Selain itu juga rapat konsultasi rapat pimpinan DPR," ujar Taufik saat dihubungi detikcom, Kamis (10/8/2017).

Wakil Ketua DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan itu mengatakan besaran angka itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Pimpinan DPR hanya memfasilitasi aspirasi BURT dan Banggar.

Baca juga: BURT: Anggaran DPR 2018 Rp 5,7 T, Ada Rencana Pembangunan Gedung

Kebutuhan itu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Setiap kali mengenai keuangan DPR itu dibahas bersama. Secara normatif kita minta disesuaikan dengan kesepakatan bersama," jelas Taufik.

"Ini juga bagian dari UU APBN, hasilnya merupakan lampiran nomenklatur dari UU APBN. Sehingga total anggaran DPR seperti yang disampaikan pimpinan BURT," imbuh doktor ekonomi dari Undip ini.

Politikus PAN ini menyebut justru anggaran yang telah disepakati BURT dan kesetjenan tersebut sudah mengalami penghematan dari usulan sebelumnya. Apalagi untuk kegiatan DPR dan anggotanya, dana sebesar Rp 4 T sudah merupakan akumulasi dari 560 anggota dewan.

"Itu untuk kebutuhan kegiatan serta penunjang kinerja sesuai mekanisme dan UU dan disesuaikan pemerintah. RP 4 T untuk cover kegiatan 560 anggota," kata Taufik.

Baca juga: MKD akan Minta Keterangan BURT dan Kesekjenan soal Anggaran DPR

Dia lalu membandingkan anggaran DPR Rp 5,7 T untuk tahun 2018 dengan anggaran Bank Indonesia (BI) tahun 2017 yang besarnya mencapai Rp 9,87 T. Padahal secara struktural, DPR lebih banyak dibandingkan BI.

"Kita tetap dukung ya BI. Tapi artinya bisa dibandingkan. BI kebutuhan personel lebih sedikit dari pada DPR. Kesetjenan DPR saja untuk pegawai tidak tetap, honorer, itu bisa lebih dari 4.000 orang. Lalu ada eselon. Kemudian DPR ada 560 anggota," tutur Wakil Rakyat dari Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua BURT Anton Sihombing membantah besaran anggaran DPR mencapai Rp 7,2 T. Angka sebesar itu adalah usulan awal dari dewan, namun dalam pembahasan mengalami penurunan.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210 triliun. Untuk dewan Rp 4.024.410.881 dan untuk sekretariat 1.703.897.329," ujar Anton kepada wartawan, Kamis (10/9/2017). (elz/tor)