8 Jam Geledah DPRD Malang, KPK Sita Risalah APBD 2016

8 Jam Geledah DPRD Malang, KPK Sita Risalah APBD 2016

Muhammad Aminudin - detikNews
Kamis, 10 Agu 2017 18:16 WIB
Penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan (Foto: Muhammad Aminudin/detikcom)
Malang - Selama hampir 8 jam lamanya, penyidik KPK menggeledah seluruh ruang kerja DPRD Malang. Sekretaris DPRD Malang Bambang Suharijadi menyatakan KPK tengah mencari dan meminta APBD 2016.

"Minta risalah APBD 2016. Terus dibawa," kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (10/8/2017).


Penggeledahan itu dilakukan mulai pukul 10.00 WIB hingga berakhir menjelang pukul 18.00 WIB. KPK pun meninggalkan gedung dewan di Jalan Tugu itu dengan membawa beberapa koper.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka menggunakan lebih dari 8 unit mobil. Tak ada keterangan dari penyidik KPK usai melakukan penggeledahan.

8 Jam Geledah DPRD Malang, KPK Cari Risalah APBD 2016Penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan (Foto: Muhammad Aminudin/detikcom)


Selama penggeledahan, KPK menyasar seluruh ruang kerja wakil rakyat, setidaknya ada 12 ruangan, dari komisi, fraksi hingga ketua dan wakilnya. Bambang mengatakan ruang kerja Ketua DPRD Arief Wicaksono tak luput menjadi sasaran penggeledahan.


"Saya tidak tahu (apa saja yang dicari), tadi disaksikan ibu waka (wakil ketua), saya hanya memberikan risalah APBD 2016 yang diminta," tutur Bambang.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah Balai Kota Malang, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, rumah dinas dan kediaman pribadi Wali Kota dan Ketua DPRD.



KPK sendiri belum mengonfirmasi kasus apa yang tengah disidik terkait penggeledahan itu. KPK hanya menyebutkan bila kasus itu menjerat seorang tersangka yaitu Ketua DPRD Arief Wicaksono, yang hari ini menyatakan mundur dari posisinya.

Sedangkan, Wali Kota Malang Moch Anton menyebut kasus yang tengah disidik KPK di wilahnya yaitu berkaitan dengan proyek Jembatan Kedungkandang. "Sesuai sprindik, kasusnya jembatan Kedungkandang, dengan tersangka hanya 1 orang yakni Ketua DPRD. Makanya KPK mencari APBD tahun 2015," ucap Anton. (dhn/dhn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads