"Saya cukup kaget ya. Karena Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ditempatkan di Kota Malang," kata Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).
Tjahjo menyesalkan adanya kontradiktif antara penggeledahan yang dilakukan KPK dan prestasi Kota Malang. Terlebih, dalam Apeksi hadir pula pimpinan KPK dan Presiden Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya penggeledahan oleh KPK di Kota Malang, Tjahjo menyebut itu merupakan aib. Tak hanya oknum-oknum yang terciduk KPK yang terkena aib, Tjahjo mengatakan, masyarakat Kota Malang juga ikut terkena imbasnya.
"Malang yang habis dihadiri Bapak Presiden, KPK, rakor wali kota se-Indonesia dianggap kota yang berprestasi, yang bersih, ini mau Pilkada 2018 lagi. Eh tahu-tahu ada aib. Ini yang kena aib bukan DPRD atau pemda-nya, termasuk masyarakat yang kena aib. Harus diingat loh," kata Tjahjo menyesalkan.
Kota Malang dipilih sebagai tuan rumah Apeksi karena sejumlah program pemerintahnya yang sudah terintegrasi elektronik. Selain itu, terdapat sejumlah perkampungan di Kota Malang yang dinilai bagus.
"Dipilihnya Malang karena Malang termasuk punya prestasi. Dari sisi e-planning-nya, sisi budgeting-nya, kemudian beberapa program tingkat kelurahannya, perkampungannya cukup bagus," papar Tjahjo.
"Ternyata itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang dikemas bagus ternyata di tahun 2015 juga terjadi indikasi," sambungnya.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Kota Malang terkait dengan dugaan korupsi. Sejumlah lokasi yang digeledah tersebut ialah Balai Kota Malang dan kantor DPRD Malang.
Dari penggeladahan itu, KPK menetapkan Ketua DPRD Malang Moch Arief Wicaksono sebagai tersangka dalam perkara di DPRD Malang.
"Tersangkanya Moch Arief Wicaksono dan kawan-kawan. Perkara DPRD Malang," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dimintai konfirmasi, Rabu (9/8). (irm/rvk)











































