BURT: Anggaran DPR 2018 Rp 5,7 T, Ada Rencana Pembangunan Gedung

Jakarta - DPR sempat mengusulkan kenaikan anggaran Rp 7,2 triliun pada sidang paripurna bulan April lalu. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing membantah adanya angka tersebut.

Anton menyebutkan DPR mendapatkan anggaran untuk tahun 2018 sekitar Rp 5,73 T. Dengan pembagian untuk dewan Rp 4 T dan sekretariat Rp 1,7 T.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210 triliun. Untuk dewan Rp 4.024.410.881 dan untuk sekretariat 1.703.897.329," ujar Anton kepada wartawan, Kamis (10/9/2017).

Terkait wacana penambahan anggaran untuk pembangunan gedung, Anton menyinggung bangunan kamar lurah di DKI lebih bagus dari kamar DPR. Sehingga menurutnya perlu ada perbaikan gedung.

"Saya kan udah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI lebih bagus dari kamar DPR. Kayak gedung itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.

Baca juga: DPR Ajukan Anggaran Rp 7,2 Triliun, Ini Rinciannya

"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki dibangun," sambung dia.

Anton mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut soal pembangunan gedung. Baru pembicaraan penataan dan gambar.

"Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," ucap Anton.

Dia juga menekankan di seluruh dunia hanya DPR RI yang bangunannya paling kecil. "Di seluruh dunia ini hanya DPR RI yang paling kecil," tambahnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna tentang laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018 pada Kamis (6/4) lalu, BURT mengajukan anggaran sebesar Rp 7,2 T. Saat itu, usulan dibacakan oleh Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar.

Dia menyampaikan, total usulan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 7.246.516.298. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk untuk satuan kerja (satker) Dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Hasrul menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp 1.158.260.928.00 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.712.284.039.000.

Baca juga: Soal Kenaikan Anggaran DPR, Sekjen: Tidak Sampai Rp 7,2 T

Kemudian alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000, yang terbagi menjadi dua program. Yakni program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.

"Untuk satker Dewan dialihkan pada program pelaksana DPR dan program penguatan kelembagaan DPR. Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhinya, mengingat usulan RKA DPR tahun anggaran 2018 ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN Tahun 2017," tutur Hasrul pada sidang paripurna itu. (lkw/elz)