Amankan KPUD, Polres Manggarai Kerahkan Satu Kompi Polisi

Kupang - Polres Manggarai sejak Rabu (11/5/2005) ini mengerahkan satu kompi polisi guna menjaga dan mengamankan kantor KPUD dari amukan massa. Pengamanan juga diberikan kepada ketua dan anggota KPUD serta Ketua DPRD Jhon Ongge yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan. Menurut Kapolres Manggarai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKP) Wasiran Robert, yang dihubungi detikcom melalui telepon, Rabu (11/5/2005) sore, konsentrasi massa PDIP yang semula berada di kota dan kantor KPU sudah bergeser. Massa yang berupaya memasuki kantor KPUD itu berhasil dihalau untuk menjauh. Sejauh ini kondisi keamanan berhasil diatasi. Namun begitu Robert menyatakan tetap mewaspadai kemungkinan adanya aksi massa yang lebih besar yang diikuti tindakan anarkis.Sebelumnya, Selasa (10/5/2005) malam kemarin, simpatisan dan kader PDIP terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di kantor KPUD Kabupaten Manggarai. Insiden ini menyusul keputusan KPUD yang menolak paket calon bupati dan wakil bupati PDIP Yos Darung Maru-Ansel Alaman karena terlambat memasukkan berkas. Akibat betrokan tersebut kantor DPRD dan Dinas Transmigrasi setempat mengalami kerusakan ringan karena dihujani batu. Sejumlah warga beratribut PDIP dilaporkan masih berkumpul di sudut-sudut kota dan mengancam akan kembali beraksi jika tuntutannya tidak dipenuhi pekan ini.Ketua KPUD Provinsi NTT Robinson Ratukore berpendapat KPUD Manggarai perlu segera membuka pendaftaran khusus untuk menerima paket calon PDIP. Sebab sudah ada PP No.17/2005 tentang Perubahan PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, dan Perpu No. 3/2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2005 tentang Pemerintahan Daerah. Jangan AnarkisUntuk mencegah berulangnya insiden ini DPD PDI Perjuangan NTT meminta kader dan simpatisannya di Kabupaten Manggarai untuk bersikap persuasif dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyampaikan aspirasinya. Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP NTT Kristo Blasin saat dihubungi deticom melalui telepon, Rabu (11/5). Menurut Kristo, konflik internal partai yang merambat ke pelaksanaan pilkada mesti diselesaikan secara arif dan tidak perlu ada aksi massa.Kristo menyatakan sudah menghubungi fungsionaris, kader dan simpatisan partai untuk menggunakan jalur persuasif. "Tidak ada gunanya menggunakan tekanan massa karena hanya akan merugikan partai," ujarnya sembari meminta maaf kepada kepolisian dan masyarakat Manggarai yang terganggu akibat aksi massa PDIP.Selanjutnya Kristo mengharapkan, KPUD Manggarai dapat mengakomodir paket calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan PDIP karena peraturan perundang-undangan masih memungkinkan. "Secara internal ada konflik yang menyebabkan paket calon terlambat didaftar ke KPUD," katanya. (gtp/)