Soal Kenaikan Anggaran DPR, Sekjen: Tidak Sampai Rp 7,2 T

Jakarta - DPR sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,2 trilun untuk tahun 2018. Nyatanya penambahan anggaran tersebut tidak mencapai angka sebombastis itu.

"Itu tidak betul, jauh sekali dari angka itu (Rp 7,2 triliun,-red)," ujar Sekjen DPR RI Achmad Djuned ketika dihubungi detikcom, Rabu (9/8/2017) malam.

Djuned menjelaskan memang sempat ada usulan mencapai angka tersebut. Namun ia mengatakan kenaikan yang diterima DPR jauh dari angka Rp 7,2 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang sempat usulannya segitu, tapi jauh banget angkanya, nggak sampai segitu. Iya ada, tapi nggak sampai segitu," kata Djuned.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran Azis Syamsudi mengaku belum mengetahui perihal kenaikan dana anggaran tersebut.

"Saya belum tahu, belum ada pembahasan juga," kata Azis saat dikonfrimasi.

Sebelumnya diketahui Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar sempat menyampaikan usulan kenaikan dana dalam sidang paripurna sampai Rp 7,2 Triliun.

Dari dana tersebut, anggaran untuk satuan kerja (satker) dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Angka tersebut akan dialokasikan untuk dua program yaitu pelaksanaan fungsi DPR dan penguatan kelembagaan DPR.

Hasrul juga menyebutkan alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000. Angka itu dibagi menjadi dua program yaitu program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.

"Untuk satker Dewan dialihkan pada program pelaksana DPR dan program penguatan kelembagaan DPR. Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhinya, mengingat usulan RKA DPR tahun anggaran 2018 ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN Tahun 2017," ujar Hasrul, Kamis (6/4).

"Kita semua juga berharap agar kinerja lembaga DPR dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat. Kalau diketok anggaran ini, insyaallah akan diterapkan di rapat-rapat," tambah politikus PPP itu. (lkw/jor)