DetikNews
Rabu 09 Agustus 2017, 19:07 WIB

Daftar Cagub Jateng PDIP, Begini Sepak Terjang Bupati Kudus

Wikha Setiawan - detikNews
Daftar Cagub Jateng PDIP, Begini Sepak Terjang Bupati Kudus Bupati Kudus Musthofa (diusung) saat mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDIP Jateng. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Kudus - Bupati Kudus Musthofa Wardoyo resmi mendaftar sebagai bakal cagub ke PDIP. Selama memimpin Kudus, Ketua DPC PDIP itu memegang konsep 'Gusjigang'. Apa itu?

Musthofa mengatakan Gusjigang adalah ajaran yang dibawa oleh Sunan Kudus dan sampai saat ini masih dilakoni oleh masyarakat Kudus. Gusjigang sendiri memiliki arti 'bagus, ngaji, dagang'. Filosofi ini membentuk mental bahwa manusia harus memiliki akhlak dan mental yang bagus, tekun belajar (ngaji), dan berjiwa mandiri (dagang).


Filosofi tersebut, jika diterapkan dalam kebijakan publik, masih kata Musthofa, akan menghasilkan generasi yang memanusiakan dan mengayomi sesama.

"Bisa ngajeni dan ngayomi (memanusiakan dan mengayomi sesama)," ujar Musthofa kepada detikcom, Rabu (9/8/2017).

Musthofa membeberkan beberapa inovasi yang telah ia lakukan. Di antaranya inovasi kebijakan pelayanan publik dan UMKM. Di bidang pendidikan, Kudus adalah kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, sebelum kemudian dijadikan program nasional. Pendidikan vokasi (kejuruan) di Kudus juga disebut-sebut sebagai yang terbaik di Jateng.

Di bidang pelayanan kesehatan, Kudus diklaim sebagai kabupaten pertama yang memiliki puskesmas rawat inap di Indonesia. Bahkan Kudus sudah memiliki layanan darurat terintegrasi berbasis aplikasi Android bernama K-119, yang tak kalah modern dengan DKI Jakarta.


Selain itu, ia mencetuskan gagasan kredit usaha berbunga 1 persen bagi pengusaha kecil dan pedagang kaki lima. Gagasan itu kemudian diadopsi oleh Bank Jateng dan dikampanyekan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kebijakan tersebut membuat Musthofa didapuk sebagai pembina UMKM dan pedagang kaki lima di Jateng.

"Di Jawa Tengah, termasuk Kudus, ada ratusan ribu PKL. Mereka adalah orang-orang yang serius bekerja namun tidak punya kesempatan. Sudah seharusnya negara hadir menjadi mitra bagi mereka yang punya komitmen kuat untuk mandiri," tandas politikus PDI Perjuangan ini.
(tor/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed